Lampung Jadi Percontohan Nasional Program Sadar Hukum
BANDAR LAMPUNG, wartapembaruan.co.id- Provinsi Lampung resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional untuk penerapan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) sebelum diperluas ke seluruh Indonesia pada 2027. Melalui inisiatif ini, ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) disiapkan untuk bertransformasi tidak sekadar menjaga ketertiban wilayah, melainkan juga menjadi mata dan telinga pendeteksi dini persoalan sosial serta hukum di tingkat desa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai, kekuatan sekitar 88.000 personel Satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru Lampung merupakan modal sosial besar yang selama ini bersentuhan langsung dengan warga
Menurut Mirza, selama ini anggota Linmas selalu berada di garis depan saat terjadi kebencanaan, kebakaran, hingga sosialisasi kebijakan daerah, namun belum memiliki wadah organisasi yang kuat untuk memperjuangkan kapasitas dan kesejahteraan mereka. Kehadiran Aslinmas diharapkan mampu menjawab celah tersebut sekaligus menjadi jembatan informasi antara warga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
"Langkah ini selaras dengan agenda ketujuh Asta Cita Presiden terkait penguatan reformasi hukum dan birokrasi hingga tingkat akar rumput," ujar Mirza di hadapan para kepala daerah dan perwakilan kejaksaan se-Lampung.
Peran Kader dan Mekanisme Pelatihan:
Dari sisi teknis pelaksanaan, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum terintegrasi dengan program Jaga Desa milik Kejaksaan. Sebanyak 2.651 anggota Linmas terpilih akan direkrut sebagai kader sukarela untuk mewakili setiap desa dan kelurahan di Lampung.
Danang menggarisbawahi bahwa para kader ini bukanlah aparat penegak hukum, penyelidik, maupun penyidik. Tugas utama mereka adalah mengamati dinamika sosial di lingkungan masing-masing dan melaporkannya setiap hari melalui aplikasi khusus yang disediakan Kejaksaan agar dapat segera dianalisis dan dikoordinasikan solusinya bersama pemerintah daerah.
Untuk memastikan kesiapan personel, Kejaksaan menjadwalkan pelatihan serentak pada 24–26 November 2026 yang terbagi dalam lebih dari 90 kelas di 15 kabupaten/kota. Calon peserta wajib memenuhi sejumlah kriteria ketat, di antaranya berusia maksimal 45 tahun, melek teknologi informasi, serta memiliki gawai komunikasi yang memadai.
Kualitas laporan para kader bersertifikat ini nantinya akan diawasi secara berkala melalui uji petik wawancara terhadap dua responden di tiap desa, disertai supervisi bulanan pada 10 persen wilayah. Seluruh hasil pelaksanaan perdana ini akan dibedah dalam Forum Diskusi Kelompok (FGD) pada 28 Desember 2026 sebagai bahan evaluasi nasional. Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra pun mengingatkan perlunya pendekatan humanis dan materi pelatihan yang aplikatif agar program berjalan tepat sasaran.
Integrasi Pemberdayaan Ekonomi:
Tak berhenti pada aspek hukum dan ketertiban, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyisipkan skema peningkatan kesejahteraan bagi anggota Linmas. Gubernur Mirza mendorong para kader Masdarkum untuk ikut menggerakkan ekonomi desa melalui pengelolaan sampah, budi daya ikan tematik, hingga peternakan ayam petelur.
Guna menopang permodalan dan kemandirian usaha anggota Linmas, Pemprov Lampung menggandeng sejumlah lembaga keuangan dan BUMN, mulai dari Bank Lampung (melalui skema KUR), Bank Syariah Indonesia (BSI), hingga program Mekaar dari Permodalan Nasional Madani (PNM). Selain itu, kolaborasi dengan Perum Bulog membuka peluang bagi anggota Linmas untuk mengelola jaringan usaha Rumah Pangan Kita (RPK), sehingga pengabdian sosial mereka dapat berjalan beriringan dengan peningkatan taraf hidup keluarga.(Ah)
