Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kaltara Dimulai, UMP 2027 Ditargetkan Adil bagi Buruh dan Pengusaha
TANJUNG SELOR, Wartaembaruan.co.id – Upaya merumuskan kebijakan pengupahan yang adil resmi dimulai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Pleno Dewan Pengupahan guna membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).
Agenda penting tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dengan melibatkan perwakilan lintas sektor mulai dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, hingga akademisi dan tenaga ahli.
Dalam sambutannya, Sekprov Denny menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi serta para pemangku kepentingan yang telah aktif berpartisipasi mengawal proses krusial kebijakan pengupahan ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan fondasi vital dalam kebijakan ketenagakerjaan lantaran berkaitan erat dengan perlindungan sekaligus peningkatan taraf hidup kaum buruh.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan realitas di lapangan, seperti kapasitas finansial pengusaha, tingkat produktivitas, serta jaminan keberlangsungan bisnis demi menjaga gairah investasi di Bumi Benuanta.
“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.
Menguraikan landasan hukumnya, ia menjelaskan bahwa proyeksi UMP dan UMSP Tahun 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dengan mencermati berbagai indikator makroekonomi, termasuk laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu (Alfa).
Khusus untuk penentuan nilai Alfa, ia menilai variabel tersebut harus dikalkulasi secara matang guna menciptakan titik temu antara kebutuhan hidup layak pekerja, daya dukung pengusaha, dan dinamika ketenagakerjaan lokal.
“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Denny turut menyoroti urgensi penetapan UMSP sebagai instrumen perlindungan khusus bagi para pekerja dengan menimbang karakteristik unik di masing-masing sektor industri.
Menutup arahannya, ia menitipkan tiga pesan utama kepada Dewan Pengupahan Provinsi; pertama, memastikan seluruh tahapan selaras dengan regulasi dan berbasis data valid; kedua, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kesehatan bisnis; serta ketiga, merajut hubungan industrial yang harmonis guna mendongkrak produktivitas dan investasi di Kaltara.
“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya, didampingi Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kaltara Drs. H. Sanusi, M.Si, Plt. Kepala Disnakertrans Kaltara H. Asnawi, S.Sos, M.Si, Apindo Kaltara, serta aliansi serikat buruh se-Kaltara. (*)

