Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD


MALINAU, Wartapembaruan.co.id
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya menjaga keberlangsungan pembangunan SMA Negeri 10 Malinau dengan membidik dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyusul terjadinya pemutusan kontrak pada proyek yang sebelumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Langkah tersebut menjadi fokus Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, SE, M.Si, ketika turun langsung melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke lokasi SMA Negeri 10 Malinau pada Kamis (19/11/2026).

Selama peninjauan berlangsung, Wagub Ingkong beserta rombongan menelaah kondisi fisik proyek, khususnya bagian fondasi serta kerangka bangunan yang telah berdiri. Dari pemeriksaan awal di lapangan, struktur fondasi yang sudah terbangun dinyatakan masih kokoh dan memenuhi syarat untuk diteruskan.

Ingkong menuturkan, prioritas utama saat ini adalah mengamankan bagian bangunan yang telanjur dikerjakan. Setelah itu, penyusunan rencana teknis dan anggaran perlu dievaluasi ulang agar selaras dengan situasi terkini serta dinamika harga bahan bangunan.


“Bangunan yang sudah ada harus kita selamatkan terlebih dahulu. Perencanaannya perlu dihitung kembali karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan perencanaan tahun 2024, termasuk harga material dan nilai tukar,” ujarnya.

Mengenai pembukaan atau perbaikan akses jalan menuju area sekolah, ia menyebut hal tersebut akan diagendakan pada pembahasan berikutnya. Untuk tahap awal, pemprov memusatkan perhatian pada perampungan struktur inti gedung sekolah.

Karena tenggat pengusulan ulang melalui jalur DAK telah terlewati, Pemprov Kaltara mengarahkan opsi pendanaan melalui APBD. Temuan dari kunjungan lapangan ini nantinya akan dituangkan dalam laporan sebagai dasar penetapan urutan prioritas program.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Kita lihat kemampuan APBD dan menentukan langkah terbaik agar pembangunan sekolah ini bisa dilanjutkan,” tegasnya.

Ingkong mengemukakan, turun langsung ke lapangan dilakukan guna memastikan setiap rencana pembangunan berpijak pada fakta dan data aktual. Langkah ini diharapkan membuat kebijakan pemerintah lebih terukur, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD
  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD
  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD
  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD
  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD
  • Skema DAK Lewat Batas Waktu, Pemprov Kaltara Upayakan Kelanjutan SMA Negeri 10 Malinau Lewat APBD