Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas Akhir!


BATANGHARI, Wartapembaruan.co.id – Persaingan angkutan batu bara di Provinsi Jambi memanas. Perkumpulan Sopir Truk Batu Bara menggelar aksi damai di Jalan Muara Bulian–Tempino, KM 40, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Kamis (19/11/2026).

Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan penolakan keras terhadap truk batu bara bernomor polisi luar Provinsi Jambi atau non-BH yang beroperasi mengangkut hasil tambang di wilayah Jambi.

Mereka menegaskan, kendaraan yang diperbolehkan beroperasi harus menggunakan pelat BH dan pemilik maupun pengemudinya berdomisili serta memiliki KTP Jambi.

Ada enam tuntutan utama yang disampaikan perwakilan sopir, yakni:

1. Menolak keras truk non-BH beroperasi di Jambi, kecuali kendaraan yang pemiliknya berdomisili dan memiliki KTP Jambi.

2. Meminta vendor maupun pemegang DO tambang tidak menerima kendaraan non-BH untuk mengangkut batu bara.

3. Meminta seluruh vendor membuat surat pernyataan kepada pihak tambang agar tidak memuat batu bara ke truk non-BH.

4. Mengajak seluruh pemilik truk BH ikut mengawasi kendaraan non-BH yang mengangkut batu bara.

5. Meminta kendaraan non-BH yang tertangkap mengangkut batu bara di jalan untuk dibongkar muatannya. Bahkan, perwakilan aksi menyebut pembayaran angkutan akan ditahan dan menjadi urusan sopir.

6. Menetapkan 26 November 2026 sebagai batas akhir. Setelah tanggal tersebut, truk batu bara non-BH tidak boleh lagi melintas di wilayah Provinsi Jambi. Kendaraan yang masih beroperasi disebut harus siap menghadapi konsekuensi.

Aksi ini turut dihadiri perwakilan sopir dari berbagai daerah, di antaranya pelat BH dari Jambi, BG dari Palembang, BE dari Lampung, BA dari Padang, BK dari Medan, BM dari Pekanbaru, BD dari Bengkulu, serta AD, AG dan Z dari Pulau Jawa.

Kegiatan berlangsung dengan pendampingan personel Polsek Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Namun, tuntutan ini menyisakan persoalan serius. Apakah pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor dan domisili tersebut memiliki dasar hukum yang jelas? Siapa yang berwenang memerintahkan pembongkaran muatan serta menahan pembayaran angkutan?

Jangan sampai persoalan persaingan angkutan batu bara justru berujung pada tindakan sepihak, intimidasi, atau konflik antarsopir di jalan raya.

Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan, pihak kepolisian, serta perusahaan tambang dan vendor perlu segera turun tangan memberikan kepastian aturan.

Sebab, jalan umum bukan milik kelompok tertentu. Penertiban angkutan batu bara harus berdasarkan regulasi, bukan sekadar kesepakatan sepihak di lapangan.
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!
  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!
  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!
  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!
  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!
  • Sopir Truk Batu Bara Non-BH Diancam Tak Boleh Beroprasi Di Jambi, 26 November Jadi Batas  Akhir!