Keterkaitan informasi mengenai kelangkaan pupuk dilampung, telah dijawab oleh Herwan selaku Assisten Vice president (AVP) PT.Pusri yang didampingi Khairil Anwar, selaku staf PT.pusri.
Menurut informasi yang diberikan Herwan kepada wartapembaruan, ia mengatakan PT.Pusri melayani Pupuk subsidi dan non subsidi,namun yang lebih banyak melayani Pupuk subsidi jenis urea, kata Herwan Rabu (03/02/2021)
Untuk provinsi Lampung menurutnta, kami yang mengendalikan jenis pupuk Urea subsidi dan non subsidi jenis NPK dengan alokasi persediaan pupuk sejumlah 266 ribu ton yang telah didistribusikan di 15 kabupaten/kota pada kapasitas lebih kurang 42 distributor.
Para distributor sebelum beroperasi telah mengikat perjanjian dan juga memperoleh pembagian quota pupuk , dan sepenuhnya tanggung jawab para distributor untuk pendistribusian dikios-kios. Ujar Herwan
Terkait informasi telah terjadi kelangkaan pupuk, bahwa Pada Januari 2021 quota pupuk sudah menyerap pendistribusian sebesar 167 % dan sudah selesai semua, makanya Kami bingung ! dimana selama ini kelangkaan pupuk ? , dan kami juga sudah mengkoordinasikan kepada Sudin yang juga merupakan komisi 2 DPR RI
Ada Kemungkinan yang dikatakan langkah, dapat terlihat pada kios-kios atau kelompok tani, mungkin belum terdaftar , dan belum mengumpulkan KTP, tandasnya.
Sementara Khairil selaku Staf PT.Pusri yang ikut mendampingi juga angkat bicara, menurut ia Untuk pendistribusian melalui kios- kios disesuaikan dengan kebutuhan yang ada melalui dinas pertanian setempat, katanya.
Terkait kelangkaan pupuk, Khairil menambahkan, perlu dijelaskan pupuk jenis apa dan kami juga sudah mengklarifikasikan dibeberapa daerah baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten mempertanyakan kelangkaan pupuk itu siapa yang mengatakan dan jenis pupuk apa ? Kemungkinan yang mengatakan pupuk itu langkah dikatakan secara pribadi dan juga tidak memperoleh quota pupuk. Ujar Khairil kepada wartapembaruan.co.id
Dirinya menambahkan informasi Untuk saat ini harga eceran pupuk subsidi HET Rp. 2.250 sesuai yang telah ditentukan pemerintah.
