Medan, Wartapembaruan.co.id -- Pertemuan mendadak tiga pimpinan DPRD Medan ke Walikota Bobby Nasution disoal. Meski tidak melanggar aturan namun dari sisi politik, etikanya tidak baik.
"Etikanya legislatif itu gak boleh mendatangi Kantor Walikota kalau tidak ada diagendakan rapat konsultatif antara legilatif dan eksekutif. Misal ada agenda besar yang tak terselesaikan di publik dan berlarut-larut, sehingga beberap agenda diajukan ke dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, baru bisa mendatangi Walikota karena ada persetujuan sidang," ujar anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 Rafriandi Nasution di Medan, Rabu 24 Maret 2021.
Menurut Rafriandi, jikapun mau ngobrol dengan Walikota, Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan wakilnya bisa manfaatin waktu ketika sidang paripurna atau ada sidang yang Walikota diundang rapat.
"Dan sebelum rapat dimulai ketua dan para wakil ketua bisa berbincang bersama. Jadi Ketua DPRD Kota Medan dan para wakilnya datangin Walikota seolah-olah DPRD takut ketinggalan atau membawa pesan-pesan khusus," katanya.
Pertemuan mendadak Ketua DPRD Medan Hasyim SE, dan 2 wakilnya Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala ke Walikota Bobby Nasution telah merendahkan marwah wakil rakyat.
"Saran saya itu, pertemuan mendadak merendahkan marwah dewan," seru Rafriandi.
"Kalau soal-soal yang dikemukakan Ketua DPRD Kota Medan cukup diwacanakan di publik lewat konprensi pers atau pernyataan pembukaan sidang. Meskipun Walikota adalah dukungan mayoritas parpol yang ada di dewan, tetapi etika beracara atau melangkah tetap harus jadi pertimbangan," sambungnya.
Rafriandi menyarankan ke 50 anggota DPRD Medan agar menjaga sikapnya terutama etika berpolitiknya supaya tidak menjadi penilaian negatif di tengah publik.
"Percayalah, kalau sudah ada dewan ke Kantor Walikota, maka akan banyak mata dan telinga serta berita di warung kopi. Bahkan aparat hukum pun mulai mencermati dari jauh. Untuk itu agar berhati-hati Ketua DPRD dan para pimpinan serta anggota DPRD Kota Medan," tandasnya.(AVID/r)
