Tiga usulan yang disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker yakni pertama, perlunya menyediakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kedua, perlunya mencabut ketentuan, kebijakan, dan praktik dalam perundang-undangan untuk memastikan tidak dirugikannya pekerja perempuan.
“Usulan ketiga, perlunya memberikan perhatian khusus untuk menghapus ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di pedesaan maupun di perkotaan," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Jumat (21/5/2021).
Sidang G20 yang berlangsung selama dua hari 20 s.d 21 Mei 2021 dipimpin oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, yang akan menjabat sebagai Presidensi G20 tahun 2022.
Menurut Sekjen Kemnaker, tiga usulan tersebut sebagai wujud delegasi Indonesia di G20 EWG III mendukung berbagai dokumen isu yang diangkat Presidensi Italia, Carmelo Barbarello.
Anwar Sanusi menjelaskan, pada pertemuan G20 EWG III ini, Italia sebagai Presidensi G20 fokus membahas konsep Deklarasi Menteri termasuk outcome deliverable yang tertuang dalam Annex-nya, khususnya Annex 1 dan Annex 2.
Di sidang ini lanjut Anwar Sanusi, Presidensi Italia menekankan pembahasan terkait meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan perempuan, memastikan peluang dan hasil yang setara di pasar tenaga kerja, mengatasi segregasi horizontal maupun vertikal di pasar tenaga kerja, dan mengatasi kesenjangan upah berbasis gender.
Pembahasan lainnya, mempromosikan distribusi yang lebih seimbang dari pekerjaan berbayar dan tidak berbayar antara perempuan dan laki-laki, dan mengatasi diskriminasi dan stereotip gender di pasar tenaga kerja serta masyarakat pada umumnya.
"Selain mendukung dokumen-dokumen isu yang diangkat Presidensi Italia, Indonesia juga ikut memberikan saran dan pandangannya terhadap penyusunan konsep Deklarasi Menteri ini, " kata Anwar Sanusi.
Sidang G20 EWG III dihadiri oleh delegasi dari negara Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, India, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, RRT, Rusia, Turki dan Uni Eropa; Negara observer: Spanyol, Belanda, Kongo, Brunei Darussalam, Nepal, Rwanda, dan Singapura. (Azwar)
