Samarinda, www.wartapembaruan.co.id –Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuat roda perekonomian masyarakat kecil terkena imbasnya, oleh karena itu seharusnya kebijakan tersebut disertai dengan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin dalam keterangannya di Samarinda, Jumat (16/7/2021), dan mendorong pemerintah daerah menyalurkan bansos untuk masyarakat yang terdampak.
Melalui pemberian bansos, Jawad Sirajuddin menginginkan agar masyarakat yang terdampak dapat menerima bantuan selama pembatasan kegiatan berlangsung. Di samping itu, ia meminta kepada pemerintah agar tidak melupakan kewajibannya selama PPKM.
“Perlu adanya bansos kepada masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat kecil saat PPKM ini diberlakukan, harus juga dipikirkan,” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur itu juga mengharapkan agar para pengusaha yang ada di Kaltim ikut membantu pemberian bansos. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, harus bekerja sama dengan semua pihak.
“Harus ada keterlibatan dari semua pihak, termasuk para pengusaha di daerah,” katanya.
Menurut Jawad, kebijakan pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak PPKM merupakan bentuk perhatian dari pemerintah.
“Pemerintah diharapkan tidak melupakan kewajibannya kepada masyarakat. Saya merasakan dan melihat banyak para buruh harian, pedagang dan penjual yang ada di pinggir-pinggir jalan mengalami kerugian akibat penerapan PPKM,” katanya. (ys_soel)
