Tujuan lainnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengelola sektor ke unggulan dan pembangunan daerah, Dan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian.
Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip antara lain,ketransparanan, akuntabel, profesional, efisien dan efektip.
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP di antaranya sebagai berikut.
Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan Stakeholder.
Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara Stakeholder guna mencapai konsesus bersama.
Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk Stakeholder yang dilayani.
Kegiatan - kegiatan didasarkan pada
Adanya tranparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.
Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam dengan cara yang adil.
Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.
Wakil Bupati didampingi oleh Kaban Bappeda Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM, dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Bappeda Syah Putra Abdullah.
Coaching berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 September, 4 dan 7 Oktober 2021 mendatang.
(Marhite Rajagukguk).
