Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur."Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR telah menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit rumah hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta, Jumat (3/2).
Febry menyebutkan, jumlah hunian yang disiapkan PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal ini karena terkait dengan masalah pembiayaan.
"Pembiayaan oleh Kementerian PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak 7.000 lebih," kata Febry.
Meski begitu, hal itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain. Bisa dengan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
Mengutip data sementara dari Bappenas, Febry mengatakan, rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang, dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri, termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya.
"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengatakan, awal proses pembangunan IKN setidaknya sudah mesti dilakukan pada semester II-2022.
Ia menyebut dukungan Kementerian PUPR dalam IKN di antaranya pembangunan istana presiden, kantor kementerian/lembaga, jalan dan jembatan, sumber daya air, dan perumahan. (ys_soel)
