Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai sumber daya material pada pembangunan infrastruktur, demikian dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan yang disampaikan, Kamis (24/2/2022).Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mendukung sistem pelelangan yang terbuka, efisien, cepat, dan akuntabel.
“Penggunaan komponen produk dalam negeri sangat penting dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun ada penggunaan produk dari luar, maka harus punya pabrik di Indonesia.
Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementerian PUPR sebesar 85,86 persen, sehingga Kementerian PUPR dikukuhkan sebagai instansi Pemerintah dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi secara nasional.
Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan TKDN, Kementerian PUPR melakukan penguatan regulasi di antaranya melalui Surat Menteri PUPR No PB.0101-MN/2775 tertanggal 30 Desember 2020 mengenai instruksi terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) yang harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri.
Pengembangan Katalog Elektronik sebagai sistem informasi jenis, spesifikasi teknis, TKDN dan informasi lain dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Menurut Menteri PUPR, pada Tahun Anggaran (TA) 2022, Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran sebesar Rp 100,6 triliun dengan rencana program yang akan dilaksanakan antara lain di Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 41,2 triliun, Bidang Jalan dan Jembatan sebesar Rp 39,7 triliun, Bidang Permukiman sebesar Rp 12,5, triliun dan Bidang Perumahan sebesar Rp 5,1 triliun.
Dari data teridentifikasi sistem i-emonitoring Kementerian PUPR per 19 Februari 2022, jumlah paket yang telah dilakukan lelang untuk kegiatan TA 2022 sebanyak 3.881 paket atau 78,6 persen dari total 4.846 paket. Jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.539 paket senilai Rp 49,3 triliun, sedangkan untuk penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp 4,6 triliun atau 4,63 persen.
Sebagai bentuk peningkatan penggunaan TKDN, Kementerian PUPR pada 10 Februari 2022 juga telah menandatangani Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral dengan 41 penyedia barang dan jasa terdiri dari 31 penyedia untuk etalase produk pekerjaan preservasi jalan, sembilan penyedia untuk etalase produk Instalasi Pengolahan Air (IPA) struktur baja berkapasitas 5-40 liter/detik, dan satu penyedia untuk etalase Produk Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin). (ys_soel).
