Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Terkait adanya upaya saling klaim antara Eka Halim dengan Suryawan Santosa atas kepemilikan sebidang tanah seluas 3441M2 yang terletak di Kampung Prepedan RT. 002/007 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, disinyalir menjurus kearah adanya praktek dugaan kejahatan oknum mafia tanah.Hal itu terindikasi setelah munculnya sertifikat atas tanah tersebut dengan nama Suryawan Sentosa (Giman) sebagaimana termuat dalam SHM Nomor: 3548 dengan dasar pendaftaran berdasarkan surat keputusan Ketua Ajudikasi No 171/BAP/PAP/II/2020 yang terbit Tertanggal 23 Maret 2020.
Sedangkan, berdasarkan Akta jual-beli No. 123/2005 Tertanggal 01 Agustus 2006, berikut proses baliknama dari Lie Pouw Min (Pemilik) kepada Eka Halim (Pembeli), melalui Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat, serta dikuatkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No 6414/Kamal, tertera nama Eka Halim sebagai pemilik sah lahan tanah.
Guna berjuang mempertahankan hak-haknya, Eka Halim secara resmi telah menunjuk Law Firm Dhipa Adista Justicia untuk memberikan pendampingan hukum atas perkara yang sedang dialaminya.
"Kami, Law Firm Dhipa Adista Justicia dipercaya oleh saudara Eka Halim, untuk mendampingi segala proses gugatan hukum yang sedang dijalaninya. Menurut kami, yang dialami oleh Eka Halim, diduga kuat merupakan korban dari kejahatan oknum mafia tanah yang bertindak secara terstruktur dan sistematis yang sangat menciderai keadilan dan kepastian hukum," ungkap Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., dalam keterangan pers nya di Jakarta, Jumat (13/5).
Disampaikan olehnya, Empat Advocat terbaik dari Team Law Firm Dhipa Adista Justicia telah disiapkan untuk menjadi pendamping hukum Eka Halim. Adapun empat nama tersebut diantaranya, Dr. Drs. Hadi Purnomo. MH., Nicho Hezron. SH., MH., Marusaha Hutadjulu. SH., Mh., dan Jessie Hezron. SH., MH.
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Nicho Hezron. SH., MH., yang merupakan salah satu dari keempat advokat yang menjadi kuasa hukum Eka Halim, ditempat yang sama mengatakan, bahwa pihaknya telah mempelajari dengan seksama akan apa yang dialami oleh kliennya. Ia bersama dengan team nya merasa optimis, untuk membantu kliennya (Eka Halim) mempertahankan hak nya tersebut.
"Dari semua bukti dan rentetan proses yang telah dijabarkan oleh klien kami, hingga adanya pengakuan berbagai pihak yang menguatkan, menjadikan optimis bagi kami (Team kuasa hukum) untuk dapat membantu klien kami mempertahankan hak nya," ujarnya.
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Nicho Hezron. SH., MH., yang merupakan salah satu dari keempat advokat yang menjadi kuasa hukum Eka Halim, ditempat yang sama mengatakan, bahwa pihaknya telah mempelajari dengan seksama akan apa yang dialami oleh kliennya. Ia bersama dengan team nya merasa optimis, untuk membantu kliennya (Eka Halim) mempertahankan hak nya tersebut.
"Dari semua bukti dan rentetan proses yang telah dijabarkan oleh klien kami, hingga adanya pengakuan berbagai pihak yang menguatkan, menjadikan optimis bagi kami (Team kuasa hukum) untuk dapat membantu klien kami mempertahankan hak nya," ujarnya.
Diterangkan oleh Nicho, adanya penerbitan SHM atas nama Suryawan Sentosa yang menjadi pokok persoalan, ialah tidak sesuai prosedur, dan syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepalan Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4/5/1998 dengan No 119-XI-1998 Tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatik (Ajudikasi).
"Sertifikat tersebut tidak sah, cacat formil, karena Eka Halim dapat membuktikan sebaliknya. Adanya gugatan terdahulu yang diajukan klien kami (Eka Halim-red) atas adanya kejanggalan-kejanggalan yang salah satunya terbukti dari AJB yang diduga kuat adalah fiktif, yakni antara Suryawan Sentosa selaku pembeli, dengan Ny Suryani Darmadi d/h Tan Liang Nio, dimana AJB tidak bernomor, tidak bertanggal, dan tidak ditandatangani Camat Kalideres selaku PPAT," bebernya.
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Temuan tersebut dipekuat, lanjut Nicho, dengan adanya penjelasan dari Camat Kalideres melalui Surat Kecamatan Kalideres Nomor: 956/-1711.1 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang menyatakan AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Register PPAT Camat Kalideres.
Ditambah, lanjut Nicho, pengakuan Suryawan Sentosa yang mengkalim Surat Girik (Letter C) No 315 Persil No 12 D.II Luas 4490 M2 yang berasal dari Tanah Daratan merupakan asal usul riwayat tanah, dibantah oleh Pihak Kelurahan Kamal melalui Surat Nomor: 105/1.711.312 Tertanggal 03 April 2017, yang menyatakan Surat Girik tersebut tidak tercatat di Buku Catatan Girik C Kelurahan Kamal.
"Hal tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," tukasnya.
"Menjadi suatu Tindak Pidana apabila Sertifikat Hak Milik Nomor: 3548 yang ternyata mengandung cacat formil dan cacat yuridis tersebut kemudian diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah (seolah-olah benar dan tidak dipalsukan) dan ternyata Suryawan Santosa menjadikan Sertifikat Hak Milik No 3548 sebagai alat bukti yang diajukan saat agenda pembuktian di persidangan atas riwayat perkara gugatan terdahulu," tutup Nicho.
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Masih ditempat yang sama, Marusaha Hutadjulu. SH., Mh., Tim Hukum Eka Halim menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan 6 laporan ke pihak kepolisian terhadap Suryawan Santosa dan Giman selaku terlapor di SPKT Polda Metro Jaya.
"Kami telah laporkan ke Polda Metro Jaya terhadap saudara Suryawan Santosa dan Giman, terkait beberapa dugaan tindak pidana, yang diantaranya, pemalsuan akte otentik menggunakan surat/akta palsu, memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, serta penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan memasuki perkarangan orang lain tanpa hak ijin," ungkapnya.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Ketua Pembina/Pendiri Law Firm Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno berharap Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak cepat, tepat dan adil.
"Sesuai semangat PRESISI (Prediktif, Responbilitas, dan Transparasi) yang ditekankan oleh Kapolri, kami harap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kejahatan oknum mafia tanah, supaya kejadian serupa tidak dialami oleh korban-korban lainnya," pungkasnya. (Rendy)
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Temuan tersebut dipekuat, lanjut Nicho, dengan adanya penjelasan dari Camat Kalideres melalui Surat Kecamatan Kalideres Nomor: 956/-1711.1 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang menyatakan AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Register PPAT Camat Kalideres.
Ditambah, lanjut Nicho, pengakuan Suryawan Sentosa yang mengkalim Surat Girik (Letter C) No 315 Persil No 12 D.II Luas 4490 M2 yang berasal dari Tanah Daratan merupakan asal usul riwayat tanah, dibantah oleh Pihak Kelurahan Kamal melalui Surat Nomor: 105/1.711.312 Tertanggal 03 April 2017, yang menyatakan Surat Girik tersebut tidak tercatat di Buku Catatan Girik C Kelurahan Kamal.
"Hal tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," tukasnya.
"Menjadi suatu Tindak Pidana apabila Sertifikat Hak Milik Nomor: 3548 yang ternyata mengandung cacat formil dan cacat yuridis tersebut kemudian diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah (seolah-olah benar dan tidak dipalsukan) dan ternyata Suryawan Santosa menjadikan Sertifikat Hak Milik No 3548 sebagai alat bukti yang diajukan saat agenda pembuktian di persidangan atas riwayat perkara gugatan terdahulu," tutup Nicho.
Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno. SH., (Foto/Rendy)
Masih ditempat yang sama, Marusaha Hutadjulu. SH., Mh., Tim Hukum Eka Halim menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan 6 laporan ke pihak kepolisian terhadap Suryawan Santosa dan Giman selaku terlapor di SPKT Polda Metro Jaya.
"Kami telah laporkan ke Polda Metro Jaya terhadap saudara Suryawan Santosa dan Giman, terkait beberapa dugaan tindak pidana, yang diantaranya, pemalsuan akte otentik menggunakan surat/akta palsu, memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, serta penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan memasuki perkarangan orang lain tanpa hak ijin," ungkapnya.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Ketua Pembina/Pendiri Law Firm Dhipa Adista Justicia, Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno berharap Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak cepat, tepat dan adil.
"Sesuai semangat PRESISI (Prediktif, Responbilitas, dan Transparasi) yang ditekankan oleh Kapolri, kami harap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kejahatan oknum mafia tanah, supaya kejadian serupa tidak dialami oleh korban-korban lainnya," pungkasnya. (Rendy)
