Kejagung RI dan Komnas HAM Kerjasama Melalui MoU Koordinasi Dalam Penegakan HAM
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan audiensi pada Rabu 11 Juni 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, guna mempererat kerja sama terkait penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Kegiatan ini disampaikan oleh Kapuspenkum Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum.,saat menggelar siaran persnya di kantor KeJaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/06/2025).
Kapuspenkum Harli Siregar menjelaskan bahwa Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi-diskusi yang telah berlangsung sejak tahun 2023, menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam sinergi penanganan perkara HAM,terangnya.
Audiensi ini diterima langsung oleh Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie, Direktur Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Pathor Rahman beserta jajaran. Sedangkan Komnas HAM dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.
Lebih lanjut Kapuspenkum Harli menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas beberapa poin penting. Salah satunya adalah permohonan kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya belum ditindaklanjuti. Kejaksaan Agung memastikan bahwa proses penindaklanjutan MoU ini akan segera dilakukan, dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung sebagai sektor yang bertanggung jawab, jelasnya.
Selain itu, Komnas HAM menyampaikan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggotanya mengenai penyelidikan. Kejaksaan Agung menyambut baik usulan ini dan menyatakan bahwa diklat tersebut sangat dimungkinkan. Disarankan agar Komnas HAM berkoordinasi langsung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI untuk merealisasikannya.
Audiensi ini menegaskan kembali komitmen Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk terus bersinergi dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia khususnya terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga, seperti koordinasi terkait penanganan perkara yang berhubungan dengan pelanggaran HAM Berat.
