GRPK Desak Bupati Evaluasi Sekda yang Sering Absen di Rapat Penting
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id -- Gerakan Rakyat Pemberantasan Korupsi (GRPK) menilai pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, yang membantah mengabaikan tugas karena sering bertugas keluar kota, justru semakin menegaskan lemahnya tata kelola pemerintahan.
Ketua GRPK, Burhanuddin AR, mendesak Bupati Ardiansyah Sulaiman untuk segera mengambil sikap tegas agar pelanggaran serupa tidak berlarut-larut.
“Bupati tidak bisa diam saja. Ini sudah berulang kali dan menunjukkan ketidakseriusan menjalankan amanah. Ketidakhadiran sekda sudah pada tahap merusak tata kelola birokrasi,” ujar Burhan, Rabu (16/7).
Sebelumnya, Rizali Hadi membantah tudingan bahwa dirinya menghilang dari tugas. Menurutnya, tugas sekda adalah membantu bupati menyusun kebijakan, termasuk mewakili bupati dalam berbagai agenda, bahkan hingga ke luar kota.
“Kadang ada tugas Pak Bupati yang mestinya beliau sendiri, tapi diwakilkan kepada saya untuk menghadiri, bahkan di luar wilayah,” kata Rizali Hadi.
Ia mencontohkan jika mendapat penugasan ke Samarinda, Balikpapan, atau Jakarta, waktu yang dibutuhkan minimal tiga hari. “Kalau ada agenda lain yang berdekatan, sekalian saya selesaikan. Daripada pulang-pergi, kan jauh juga,” tambahnya.
Namun, klarifikasi itu tidak meredakan kritik yang mengarah padanya. Menurut Burhan, meski sekda memang dapat mewakili bupati pada acara tertentu, tugas itu seharusnya tetap proporsional dan tidak sampai mengganggu fungsi utama sekda untuk mengoordinasikan jalannya pemerintahan di daerah.
“Sekda terlalu sering meninggalkan daerah dan membiarkan agenda strategis seperti pembahasan APBD terbengkalai. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi sudah masuk ke ranah pelanggaran disiplin ASN,” ujar Burhan.
Belakangan, Rizali tercatat kerap absen dalam rapat penting. Terbaru, ia tidak hadir dalam pembahasan Laporan APBD 2024 di DPRD, yang menuai kritik keras dari anggota dewan lintas fraksi. “Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir, ini menyangkut tanggung jawab konstitusional terhadap uang rakyat,” kata salah satu anggota DPRD usai rapat.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin sekda dengan DPRD. “Kalau Tim Anggaran tidak nyambung dengan DPRD, bagaimana pembangunan bisa berjalan cepat?” ujarnya.
Sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat turut mengecam sikap Rizali, bahkan mendesak bupati mengevaluasi dan memberi sanksi. Lembaga Investigasi Negara (LIN) sudah menyatakan akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri agar menonaktifkan Rizali, disertai bukti-bukti pemberitaan media daring tentang dugaan pelanggaran etika dan indikasi korupsi.
Burhanuddin menegaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dapat berujung pada pemecatan. Bahkan, pejabat pembina kepegawaian — dalam hal ini bupati — yang tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, juga dapat dikenai sanksi oleh Menteri Dalam Negeri.
“Jika benar bupati lebih sering menugaskan sekda mewakili dirinya, publik berhak bertanya: apa kerja bupati dan wakil bupati selama ini? Kenapa bukan wakil bupati yang menjalankan tugas-tugas mewakili kepala daerah?” katanya.
Rizali sendiri menegaskan bahwa pekerjaan tetap berjalan melalui sistem elektronik, dan jika ada yang ingin bertemu bisa melalui para asisten sekda. “Saya ucapkan terima kasih atas kritik dan teguran. Itu bentuk kepedulian. Tidak ada maksud menghindar, semua karena tanggung jawab pekerjaan,” ujarnya.
Meski begitu, Burhan menegaskan, saat ini bukan hanya soal disiplin sekda, tetapi juga soal kejelasan kepemimpinan dan wibawa pemerintahan daerah. “Sekda memang bisa mewakili, tapi tidak untuk menggantikan bupati dan mengabaikan tugas administratif. Bupati harus tegas demi menjaga wibawa birokrasi,” ujarnya.
