Roland Pramudiansyah: Insiden Polda Jambi Jadi Alarm Keras, Reformasi Polri di Era Prabowo Tak Boleh Mandek
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Insiden penghalangan wartawan saat peliputan kunjungan Komisi III DPR RI di Mapolda Jambi, Jumat (12/9/2025), memicu sorotan tajam dari Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Jambi, Roland Pramudiansyah. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa reformasi kultural di tubuh Polri masih jalan di tempat, sekaligus menguatkan urgensi pembentukan Tim Reformasi Kepolisian yang tengah diwacanakan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau bicara struktur dan instrumen, reformasi memang ada. Tapi insiden kemarin adalah bukti telanjang bahwa kultur aparat masih gagap menghadapi kebebasan pers. Dalih pengamanan waktu itu hanya tameng—masalah utamanya ada pada mentalitas,” tegas Roland, Jumat malam (12/9/2025).
Roland menilai Komisi III DPR RI tidak boleh hanya menerima penjelasan normatif dari pihak kepolisian, melainkan mencatat insiden di Jambi sebagai alarm peringatan nasional. “Komisi III jangan hanya datang, rapat, makan siang, lalu pulang. Kalau benar mau mendukung Presiden membentuk Tim Reformasi Kepolisian, harus ada keberanian menyoroti masalah yang nyata di lapangan. Dan Polda Jambi baru saja memberi contoh yang gamblang,” ujarnya.
Menurut Roland, dukungan DPR terhadap rencana Presiden Prabowo membentuk Tim Reformasi Polri adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Namun ia mengingatkan, wacana itu harus diiringi langkah konkret, bukan sekadar cetak biru di atas kertas. “Cetak biru reformasi sudah ada. Yang lemah adalah implementasi, terutama reformasi kultural. Jangan sampai Tim Reformasi hanya mengulang jargon lama tanpa perubahan nyata,” tegasnya.
Roland juga menyinggung isu pergantian Kapolri yang ramai diperbincangkan publik. Ia menilai momentum tersebut seharusnya menjadi titik balik bagi Polri. “Pergantian Kapolri jangan sekadar rotasi jabatan. Presiden harus berani menunjuk figur yang mampu menuntaskan reformasi kultural. Kalau tidak, publik hanya akan melihat reformasi Polri sebagai proyek setengah hati, mandek, dan penuh kamuflase,” pungkasnya.
Insiden di Mapolda Jambi, kata Roland, menjadi cermin kegagalan internal Polri dalam menjaga komitmen keterbukaan. “Kalau pemerintah pusat sudah bicara soal reformasi Polri, lalu muncul kasus seperti ini, berarti memang benar reformasi itu mendesak. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Polri harus dibenahi, dari hulu sampai hilir,” tandasnya.
