Pimpin Pembinaan Daring Awal 2026, Ditjen Badilmiltun Dorong Refleksi dan Akselerasi Digital Peradilan
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengawali tahun 2026 dengan menggelar kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi secara daring, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan pembinaan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh jajaran peradilan militer serta peradilan tata usaha negara di seluruh Indonesia melalui platform pertemuan virtual.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya menjadikan awal tahun sebagai momentum refleksi menyeluruh atas capaian kinerja sepanjang tahun sebelumnya. Refleksi tersebut, menurutnya, menjadi landasan utama untuk memperbaiki kekurangan dan menghadapi berbagai tantangan institusional di tahun 2026.
“Melihat kembali perjalanan tahun lalu adalah kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai, apa yang belum, serta apa yang masih bisa diperbaiki,” ujar Yuwono Agung Nugroho. Ia menegaskan bahwa pembelajaran dari kesalahan dan hambatan yang dihadapi pada tahun sebelumnya harus dimaknai sebagai bekal berharga dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan ke depan.
Pembinaan kali ini difokuskan pada sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan integritas aparatur peradilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara. Selain itu, dilakukan pula evaluasi atas capaian zona integritas dan penerapan standar manajemen di satuan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Badilmiltun menyampaikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di antaranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dan PTUN Pangkal Pinang.
Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga menjadi sorotan, dengan beberapa satuan kerja yang dinilai berhasil mengimplementasikannya, seperti Dilmil II-09 Bandung, PTUN Yogyakarta, dan PTUN Surabaya.
Dari aspek teknis yudisial, perhatian khusus diberikan pada implementasi e-Litigation (persidangan elektronik) serta kinerja layanan eksekusi perkara. Sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Makassar, Semarang, Palembang, Serang, Denpasar, Padang, Yogyakarta, dan Pangkal Pinang, tercatat menunjukkan performa yang menonjol dalam penerapan sistem tersebut.
Puncak kegiatan pembinaan ditandai dengan peluncuran inovasi teknologi Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun, yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.
Dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim, Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun saya nyatakan resmi digunakan,” Dirjen Badilmiltun secara simbolis meresmikan penggunaan aplikasi tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan digitalisasi peradilan.
Aplikasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi internal, meningkatkan akurasi data perkara, serta mempercepat akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.
Menutup kegiatan pembinaan, Dirjen Badilmiltun menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh jajaran agar terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Semoga tahun 2026 membawa keberhasilan yang lebih besar, serta memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi seluruh personel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,” pungkasnya.
Melalui pembinaan awal tahun ini, Ditjen Badilmiltun menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna mewujudkan peradilan yang modern, profesional, transparan, dan berintegritas.
(Alred)
Penulis: Ahmad Hizam Fajri
