Diduga Terlibat Distribusi BBM Ilegal, KSOP Kelas I Palembang Disorot, Pejabat Bantah dan Sebut Tuduhan Menyesatkan
Jakarta, Wartapembaruan.co.id — Dugaan keterlibatan pejabat pelabuhan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal di memicu gelombang protes dari koalisi organisasi masyarakat sipil. Direktur (SCW), Sanusi, bersama sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menuding adanya kelemahan serius dalam pengawasan distribusi BBM di wilayah Sumatera Selatan, bahkan mengarah pada dugaan keterlibatan oknum pejabat di . Mereka mendesak pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak menutup mata terhadap potensi praktik ilegal yang merugikan negara.
“Aksi ini merupakan bentuk aspirasi konstitusional masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan distribusi BBM,” tegas Sanusi dalam orasinya.
Koalisi tersebut menilai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik distribusi BBM ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara serta menciptakan distorsi dalam distribusi energi. Mereka juga mendesak adanya langkah tegas, termasuk audit independen dan investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala KSOP Kelas I Palembang, , membantah keras adanya keterlibatan institusinya dalam aktivitas ilegal. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun tuduhan yang diarahkan kepada KSOP tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik,” ujar Idham saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bahwa sejak November tahun lalu, pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang melarang pengangkutan barang berbahaya tanpa prosedur yang sah, sesuai regulasi nasional dan standar internasional. Selain itu, KSOP bersama (KPLP) disebut terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan di wilayah pelabuhan.
Namun demikian, Idham menyayangkan adanya narasi provokatif dalam aksi demonstrasi yang dinilai telah bergeser dari kritik kebijakan menjadi serangan personal.
Terlepas dari bantahan tersebut, desakan publik terhadap transparansi dan pengawasan ketat terus menguat. Aktivis menilai klarifikasi saja tidak cukup tanpa langkah konkret berupa audit terbuka dan investigasi independen untuk memastikan tidak ada praktik ilegal yang berlangsung di bawah pengawasan otoritas pelabuhan.
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan sektor distribusi energi terhadap praktik ilegal, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam memastikan integritas pengawasan di sektor strategis. Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah untuk menjawab tudingan tersebut secara transparan dan akuntabel.
