Jamintel Konsolidasikan Program Jaga Desa di Kabupaten Bogor
Bogor, Wartapembaruan.co.id - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) menggelar kegiatan penguatan dan konsolidasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Lapangan Tenis Indoor Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi lintas instansi antara Kejaksaan RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Jamintel dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam pengawalan dana desa sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, program Jaga Desa tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang menimbulkan ketakutan bagi aparatur desa, melainkan sebagai bentuk pendampingan hukum agar perangkat desa dapat menjalankan pembangunan secara optimal.
“Program Jaga Desa bukan hadir untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan rasa aman bagi perangkat desa dalam mengeksekusi program pembangunan. Kami ingin memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Jamintel menambahkan, melalui pendekatan preventif, Kejaksaan berperan memberikan edukasi hukum kepada aparatur desa sehingga mereka memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi pengelolaan dana desa.
“Konsolidasi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi melalui koordinasi yang lebih erat antara jaksa, pembina dari Kemendagri, dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Abpednas menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam memitigasi risiko hukum di tingkat desa. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, para kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait regulasi penggunaan dana desa.
Sinergi antarlembaga ini juga diharapkan mampu memastikan setiap anggaran negara yang dialokasikan ke desa dapat terserap secara optimal untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan tersebut menjadi forum diskusi interaktif untuk memetakan berbagai kendala yang kerap dihadapi perangkat desa di lapangan. Melalui integrasi data serta keterbukaan informasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan, pengawasan terhadap 416 desa di Kabupaten Bogor diharapkan dapat dilakukan secara lebih modern dan sistematis.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pembangunan dari tingkat desa melalui penguatan tata kelola serta kepastian hukum bagi aparatur pemerintahan desa.
Sebagai penutup, seluruh pihak yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project keberhasilan program Jaga Desa di Jawa Barat.
Komitmen tersebut menegaskan bahwa pengawalan pembangunan desa dan perlindungan hukum bagi aparatur desa merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan integritas perangkat desa semakin meningkat sehingga iklim pembangunan di desa berjalan kondusif, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Jamintel.
(Alred)
