Diduga KKN dan CSR Dipertanyakan, Ratusan Massa Kepung Kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4
Prabumulih, Wartapembaruan.co.id — Sekitar 250 massa yang tergabung dalam LSM Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4, Kamis pagi. Aksi ini menyoroti dugaan praktik tidak transparan dalam perekrutan tenaga kerja oleh PT Patra Drilling Contractor (PDC) dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), serta mempertanyakan realisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dengan membawa dua unit mobil komando, spanduk, dan bendera organisasi, massa memadati Jalan Sudirman, Kelurahan Muntang Tapus. Dalam orasinya, Ketua APM, Adi Susanto, secara tegas menuding adanya indikasi praktik KKN dalam proses rekrutmen gelombang pertama dan kedua, meskipun secara formal disebut melalui jalur Dinas Tenaga Kerja.
“Kalau memang transparan, buka ke publik! Jangan ada permainan di balik proses penerimaan tenaga kerja,” tegas Adi di hadapan peserta aksi.
Selain dugaan KKN, APM juga menyoroti minimnya keterbukaan terkait penyaluran dana CSR oleh PDSI yang dinilai tidak sebanding dengan keuntungan besar dari aktivitas migas di wilayah tersebut. Massa bahkan mempertanyakan sejauh mana masyarakat ring 1 benar-benar merasakan dampak positif dari operasi perusahaan.
Tak hanya itu, isu lingkungan turut menjadi sorotan. Massa menuntut pengurangan dampak kebisingan, getaran, hingga limbah dari aktivitas rig yang beroperasi dekat permukiman warga. Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat dari SKK Migas terhadap implementasi aturan, termasuk kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam tuntutannya, APM meminta:
- Pengulangan proses rekrutmen tenaga kerja secara terbuka dan transparan
- Prioritas tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat ring 1
- Audit menyeluruh terhadap proses penerimaan tenaga kerja
- Duduk bersama antara PDSI, PDC, Disnaker, dan DPRD
- Penghentian sementara operasi di wilayah Talang Jimar hingga ada kesepakatan
Aksi yang berlangsung singkat, dari pukul 09.10 hingga 09.50 WIB, mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Prabumulih dan unsur TNI. Sejumlah pejabat turut memonitor jalannya aksi, termasuk perwakilan Koramil, kepolisian, serta pihak keamanan internal Pertamina.
Perwakilan perusahaan, Humas PDSI Angga Danu, akhirnya menerima audiensi dan dokumen tuntutan dari massa aksi. Namun hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi terkait tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
APM menegaskan aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berencana melanjutkan tekanan dengan menggelar demonstrasi lanjutan di kantor DPRD Kota Prabumulih jika tuntutan tidak segera direspons.
“Ini baru awal. Kami akan terus kawal sampai ada kejelasan dan keadilan untuk masyarakat lokal,” tutup Adi.
