Hadapi Isu Global, Indonesia Tegaskan ISPO sebagai Wajah Sawit Berkelanjutan
PALEMBANG, Wartapembaruan.co.id - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat posisi industri kelapa sawit nasional melalui implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar utama keberlanjutan yang berdaya saing global. Hal ini disampaikan dalam mengawali Seminar Sesi III Andalas Forum VI yang mengangkat tema, “Positioning dan Keberterimaan ISPO Menghadapi Tuntutan dan Tantangan Pasar Global.”
Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri S.P, M.Agr., Ph.D, menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2025, devisa dari sektor ini mencapai sekitar USD 36,4 miliar, serta menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ketahanan energi melalui program biodiesel.
Dengan kontribusi yang besar tersebut, industri sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari isu deforestasi, perubahan iklim, hingga tuntutan transparansi dan regulasi pasar internasional yang semakin ketat.
“Karena itu, dalam konteks inilah, ISPO menjadi instrumen kunci yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sawit Indonesia di pasar global,” katanya menjelaskan.
ISPO: Lebih dari Sekadar Sertifikasi
ISPO merupakan sistem sertifikasi yang dikembangkan pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh proses produksi kelapa sawit dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Dengan landasan regulasi yang kuat, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, ISPO kini diarahkan menjadi standar nasional yang diakui secara global.
Prinsip utama ISPO mencakup kepatuhan hukum, praktik perkebunan yang baik, perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab sosial, serta transparansi rantai pasok. Dengan demikian, ISPO tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan diplomasi ekonomi Indonesia.
“ISPO bukan hanya standar sertifikasi, tetapi wajah Indonesia di mata dunia dalam mengelola sawit secara berkelanjutan,” tegasnya dalam Forum yang dihadiri Pengurus GAPKI pusat dan daerah serta dari BPDP.
Transformasi Industri Sawit Indonesia Berbasis ISPO
Pemerintah Indonesia mendorong transformasi industri sawit melalui penguatan implementasi ISPO secara menyeluruh, yakni penerapan wajib ISPO bagi seluruh pelaku usaha termasuk kebun rakyat, digitalisasi sistem sertifikasi dan traceability dalam rangka peningkatan transparansi, dan penguatan peran pekebun rakyat termasuk pembiayaan dan pendampingan sertifikasi. Lalu integrasi data nasional sawit serta diplomasi global berbasis ISPO untuk menghadapi regulasi diskriminatif.
“Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai produsen utama, tetapi juga sebagai penentu standar global dalam industri minyak sawit,” katanya.
Sawit Berkelanjutan Menjawab Tantangan Global
Geopolitik yang dinamis dan krisis energi global, kelapa sawit Indonesia memiliki potensi besar sebagai solusi energi terbarukan melalui pengembangan biofuel. Namun, seluruh pengembangan tersebut tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan yang diperkuat melalui ISPO.
Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis bahwa industri sawit Indonesia akan terus tumbuh sebagai sektor unggulan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan diterima secara global.
Diketahui, Andalas Forum VI merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan untuk merumuskan arah kebijakan dan pengembangan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Andalas Forum VI 2026 digelar di Hotel Aryaduta Palembang pada 16 – 17 April 2026.
Andalas Forum merupakan Seminar dan Expo sawit terbesar di Sumatera yang digelar GAPKI Cabang se Sumatera yakni GAPKI Palembang, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung.
