SCW Geruduk Kejagung, Desak Bongkar Dugaan Korupsi di PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel
Jakarta, Wartapembaruan.co.id — Tekanan terhadap aparat penegak hukum kembali menguat. Massa yang tergabung dalam Sumsel Corruption Watch (SCW) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (29/04/2026), menuntut pengusutan serius dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi simbolik. SCW secara terbuka menuding adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan BBM yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Massa menilai, hingga kini belum terlihat langkah tegas dan transparan dari aparat dalam menindaklanjuti dugaan tersebut.
Dengan membawa spanduk bernada keras, massa mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Mereka juga menyoroti potensi praktik “main mata” dalam tata kelola energi, yang jika dibiarkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sektor strategis nasional.
“Ini bukan isu kecil. Jika benar terjadi, dampaknya luas—bukan hanya kerugian negara, tapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi,” tegas koordinator aksi dalam orasinya.
SCW juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas PT Pertamina Patra Niaga di wilayah Sumbagsel. Mereka menilai transparansi distribusi BBM selama ini masih menjadi titik rawan yang kerap dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Meski tuntutan disuarakan secara terbuka, hingga aksi berlangsung belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sikap diam ini justru memicu tanda tanya publik: apakah kasus ini akan ditangani serius atau kembali mengendap tanpa kejelasan.
Di tengah pengawalan ketat aparat, aksi berlangsung kondusif. Namun pesan yang dibawa massa jelas—penegakan hukum tidak boleh setengah hati, terlebih di sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa dugaan korupsi di sektor strategis seperti energi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kredibilitas negara dalam mengelola sumber daya vital. Publik kini menunggu, apakah aparat berani membuka tabir kasus ini secara terang benderang.
