LSM Sembilan Desak DPRD Muaro Jambi Bongkar Pengelolaan Dana CSR Satu Dekade Terakhir

Muaro Jambi, Wartapembaruan.co.id — Aroma ketidaktransparanan pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Muaro Jambi mulai disorot tajam. Dewan Pimpinan Pusat LSM Sembilan resmi melayangkan surat permohonan kepada DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penggunaan dana CSR selama sepuluh tahun terakhir.

Dalam surat bernomor 003/LSM-9/RDP-CSR/V/2026 tertanggal 10 Mei 2026 itu, LSM Sembilan meminta DPRD membuka secara terang benderang aliran dan pemanfaatan dana CSR yang selama ini dinilai minim transparansi dan diduga tidak maksimal dirasakan masyarakat.

Direktur Eksekutif LSM Sembilan, JAMHURI, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan dana perusahaan yang seharusnya kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pemberdayaan.

“Dana CSR bukan dana siluman. Publik berhak tahu ke mana saja anggaran itu disalurkan selama satu dekade terakhir,” tegasnya.

Dalam surat tersebut, LSM Sembilan juga meminta DPRD menghadirkan sejumlah pihak penting, di antaranya Kepala Bapperida Muaro Jambi, Kepala Bagian Ekonomi, serta unsur pimpinan Forum CSR Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan publik.

Langkah ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah dana CSR selama ini benar-benar tepat sasaran, atau justru hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi rakyat?

LSM Sembilan menilai RDP penting dilakukan guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan, pengondisian program, maupun dugaan permainan dalam pengelolaan dana CSR yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah selama bertahun-tahun.

Kini publik menunggu sikap DPRD Muaro Jambi. Apakah wakil rakyat berani membuka tabir pengelolaan CSR, atau justru memilih diam di tengah tuntutan transparansi masyarakat.