DPRD Bersama Pemprov Lampung Terima Aspirasi PMII
Bandar Lampung,wartapembaruan.co.id-
DPRD menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan akan
menindaklanjuti seluruh masukan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang
berlaku. Hal ini dikatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, Lc.,
M.Ag.ketika menerima aspirasi perwakilan masa Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Lampung usai menggelar
demonstrasi didepan kantor DPRDlampung,senin (29/6/026)
Menurut syukron, sebagian besar
tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Meski
demikian, DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen
mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang. Sebagai
bentuk komitmen, pimpinan DPRD, perwakilan fraksi, Wakil Gubernur Lampung, dan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung turut menandatangani dokumen penerimaan
aspirasi.
Selain itu,
Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., bersama Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, di
antaranya Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua
III DPRD Provinsi Lampung Maulidah Zauroh, M.A., Pd., Anggota Komisi I Mohammad
Reza Barawi, S.H., M.H., Ketua Komisi II H. Ahmad Basuki, M.Pd.I., Anggota
Komisi IV Budi Hadi Yunanto, serta Anggota Komisi V M. Syukron Muchtar, Lc.,
M.Ag. menerima aspirasi tersebut
Dan Dalam
aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh poin tuntutan dan satu tuntutan
tambahan yang mencakup isu-isu kebijakan nasional maupun daerah.
Terhadap
aksi yang digelar mahasiswa, DPRD Provinsi Lampung menyambut baik usulan
mahasiswa untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Syukron
menambahkan, DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi partisipasi mahasiswa dalam
menyampaikan aspirasi secara demokratis. Ia berharap sinergi antara DPRD,
pemerintah daerah, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus
terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap
aspirasi masyarakat. (“”)
