PHK Tak Bisa Dihindarkan, Wamenaker: Kemnaker Siapkan Pogram Reskilling bagi Pekerja Terdampak PHK

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sulit dihindari di tengah tekanan ekonomi global.

Namun demikian, setiap perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"Memang PHK saat ini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan tidak akan melakukan PHK kalau memang tidak terpaksa betul. Jadi, kami menjaga iklim ini dengan sebaik-baiknya," kata Afriansyah Noor dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Afriansyah, gejolak ekonomi, politik, dan geopolitik dunia turut memengaruhi kondisi dunia usaha di Indonesia sehingga sebagian perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK.

"Kita melihat memang dalam situasi yang sedang tidak baik, soal ekonomi global ya, politik dan geopolitik secara global ini memang dampaknya kepada negara kita ini luar biasa," ujar Afriansyah seraya menambahkan bukan hanya negara kita, namun dirasakan juga seperti negara-negara Cina.

Afriansyah Noor menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan dunia usaha agar iklim investasi tetap kondusif.

Oleh karena itu, lanjutnya, setiap PHK harus dilakukan sesuai prosedur dan regulasi ketenagakerjaan, termasuk dengan memenuhi seluruh hak pekerja.

"Termasuk yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana perusahaan itu boleh mem-PHK tapi juga tetap memperhatikan hak-hak pekerja tadi," tegasnya.

Selain memastikan hak pekerja dipenuhi, Kemnaker juga menyiapkan program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terdampak PHK.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan sekitar 50.000 kuota pelatihan melalui balai-balai pelatihan milik Kemnaker," pungkas Afriansyah Noor. (Azwar)