JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Pernyataan Gubernur Jambi yang menyampaikan kepada Presiden bahwa Provinsi Jambi sudah tidak lagi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, pada Selasa (25/8/2026), kabut asap masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jambi. Udara terasa pekat dan sesak, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: benarkah Jambi sudah terbebas dari karhutla, atau ada persoalan di lapangan yang belum tersampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat?

Pernyataan pemerintah daerah seharusnya berjalan seiring dengan kondisi faktual di lapangan. Jika memang tidak ada lagi titik api, pemerintah perlu membuka data dan menjelaskan secara transparan sumber asap yang masih dirasakan masyarakat.

Sebaliknya, jika masih ditemukan kebakaran atau titik panas, publik tentu berharap informasi tersebut tidak ditutup-tutupi. Sebab, persoalan karhutla bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang layak.

Jangan sampai laporan kepada pemerintah pusat terlihat aman, sementara masyarakat di bawah masih harus berhadapan dengan asap.

Gubernur Jambi dituntut memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi karhutla sebenarnya, termasuk data titik panas, lokasi kebakaran, kualitas udara, serta langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Kini publik menunggu satu hal sederhana: apakah klaim bahwa Jambi sudah bebas karhutla benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan?

Sebab, jika asap masih menyelimuti Jambi, pertanyaan itu tidak akan hilang hanya dengan sebuah pernyataan bahwa kebakaran sudah tidak ada.