SBC Desak Kajati Sumsel Baru Bongkar Lebih Dalam Dugaan Korupsi Piutang Semen Baturaja
PALEMBANG, Wartapembaruan.co.id — Sumsel Budget Centre (SBC) mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan yang baru untuk memperdalam penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan piutang PT Semen Baturaja Tbk.
Analis Utama SBC, Tony Siahaan, menilai persoalan standard operating procedure (SOP) di lingkungan PT Semen Baturaja dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap penyebab berlarut-larutnya penyelesaian piutang perusahaan.
Menurut Tony, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan piutang maupun hubungan bisnis dengan perusahaan mitra, hal itu dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara.
“Bagi kami, SOP merupakan salah satu pintu masuk untuk melihat mengapa persoalan piutang bisa berlarut-larut. Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran prosedur, tentu harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana proses pengambilan keputusannya,” ujar Tony.
Ia mengatakan, berdasarkan kajian SBC terhadap perkara PT KMM, terdapat sejumlah fakta persidangan yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Tony juga menyinggung dugaan persoalan terkait dokumen maupun penerapan SOP yang menurut SBC muncul dalam pemeriksaan sejumlah saksi di persidangan. Namun, ia menegaskan seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang komprehensif.
“Dalam persidangan yang kami ikuti secara langsung, ada keterangan saksi yang menurut kami penting untuk didalami. Karena itu, kami berharap Kejati Sumsel tidak berhenti pada perkara yang sedang berjalan, tetapi melihat kemungkinan adanya rangkaian persoalan lain yang berkaitan,” katanya.
Minta Piutang Lain Turut Ditelusuri
SBC juga menduga masih terdapat persoalan piutang lain dengan nilai yang lebih besar yang perlu ditelusuri. Termasuk, kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan proses pengelolaan piutang tersebut.
“Kami menduga masih ada piutang-piutang lain yang nilainya lebih besar dan perlu dibuka secara transparan. Kalau memang ada kelompok atau pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus, tentu ini harus diperiksa berdasarkan bukti dan fakta hukum,” tegas Tony.
Lebih lanjut, SBC menilai dugaan pelanggaran prosedur tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan satu perusahaan mitra.
Menurut Tony, pola pengelolaan bisnis dan penerapan SOP di lingkungan BUMN perlu diperiksa secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kalau ditemukan adanya pelanggaran SOP pada satu korporasi yang menjadi mitra PT Semen Baturaja, maka pola yang sama perlu dilihat apakah juga terjadi pada hubungan bisnis dengan mitra lainnya. Ini penting agar persoalannya tidak berhenti pada satu perkara saja,” ujarnya.
Dorong Penegakan Hukum Berdasarkan Bukti
Tony berharap Kajati Sumsel yang baru memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan model bisnis BUMN agar semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
“Semangat pembenahan tata kelola BUMN harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai aturan. Jika ada indikasi penyimpangan, jangan ragu untuk membongkarnya secara menyeluruh berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
