Ketika Alumni HMI Masuk Lingkaran Kekuasaan: Masih Mewarnai Atau Sudah Larut?

Oleh: Dr.drs apt. Chazali H. Situmorang, M.Sc, CIRB,  CHSE,  FISQua (Pernah Ketua Umum HMI Cabang Medan)

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Empat puluh lima tahun lalu (1975) , ketika saya berproses sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Cabang Medan, HMI bukan sekadar organisasi tempat mahasiswa berkumpul. Ia adalah sekolah watak.

Di sana kami belajar bahwa intelektualitas tanpa keberanian moral hanyalah kepandaian yang kehilangan arah; bahwa Islam bukan sekadar identitas, tetapi napas etik; dan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti pada kepentingan diri sendiri.

Kami mengenal semboyan Yakin Usaha Sampai bukan sebagai teriakan seremonial, melainkan sebagai disiplin batin: yakin pada nilai, bekerja keras dengan akal sehat, dan menuntaskan ikhtiar dengan kesadaran bahwa perjuangan harus berada dalam ridha Allah SWT.

Karena itu, ketika hari ini saya melihat begitu banyak alumni HMI berada di pusat-pusat kekuasaan di pemerintahan, parlemen, partai politik, birokrasi, badan usaha, kampus, organisasi profesi, dan berbagai ruang pengambilan keputusan — perasaan saya bercampur. Ada kebanggaan, tentu. HMI memang dididik untuk melahirkan kader yang sanggup hadir di tengah persoalan bangsa. Tetapi kebanggaan itu segera berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah kehadiran alumni HMI di lingkaran kekuasaan masih membawa nilai HMI, atau justru nilai itu berhenti di ruang latihan kader dan forum reuni?

Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sinis. Justru inilah pertanyaan yang paling HMI. Tujuan HMI menegaskan cita-cita membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Kalimat itu bukan ornamen konstitusi. Ia merupakan ukuran moral seorang kader, bahkan puluhan tahun setelah ia tidak lagi menjadi mahasiswa. Gelar alumni tidak pernah membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban terhadap nilai yang dahulu ia ikrarkan.

Saya ingin mengatakan dengan tegas: HMI tidak didirikan sebagai pabrik pejabat. HMI juga bukan lembaga penyedia tenaga untuk mengisi kabinet, kursi parlemen, jabatan komisaris, direksi, atau posisi strategis lainnya. Jika ukuran keberhasilan kaderisasi hanya dihitung dari berapa banyak alumninya menjadi menteri, gubernur, anggota DPR, ketua partai, pejabat tinggi, atau pemimpin korporasi, maka kita sedang mengecilkan HMI menjadi sekadar jaringan mobilitas sosial. Padahal cita-cita HMI jauh lebih besar: menghadirkan manusia yang mampu memberi arah kepada kekuasaan, bukan sekadar mendapatkan tempat di dalam kekuasaan.

Di sinilah kegelisahan saya muncul. Kekuasaan memiliki ekosistemnya sendiri. Ada kepentingan politik, loyalitas kelompok, tekanan partai, relasi bisnis, transaksi jabatan, kompromi, patronase, dan godaan untuk mempertahankan posisi. Tidak semua kompromi salah; politik memang membutuhkan negosiasi. Tetapi ketika kompromi berubah menjadi pembenaran atas hilangnya prinsip, di situlah kader kehilangan kompas. Ketika akses lebih penting daripada integritas, kedekatan lebih bernilai daripada kompetensi, dan diam dianggap lebih aman daripada menyampaikan kebenaran, maka Insan Cita sedang mengalami pelunturan.

Kondisi tata kelola kita sendiri menunjukkan bahwa tantangan integritas bukan persoalan imajiner. Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025 menempatkan Indeks Integritas Nasional pada angka 72,32, kategori rentan. Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 juga menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100. Angka-angka ini tidak boleh dipakai untuk menuduh kelompok tertentu, apalagi alumni HMI secara kolektif. Tetapi angka itu cukup menjadi cermin bahwa siapa pun yang berada di pusat kekuasaan bekerja di dalam ekosistem yang sangat mudah mengikis idealisme jika tidak memiliki daya tahan etik yang kuat.

Lalu, bagaimana menguji apakah seorang alumni masih membawa Insan Cita? Bagi saya sederhana. Insan akademis terlihat dari keberanian menggunakan nalar, data, dan objektivitas meskipun kesimpulannya tidak menyenangkan atasan atau kelompoknya. Insan pencipta terlihat dari kemampuan melahirkan solusi, bukan hanya mengulang slogan pemerintah atau partai. Insan pengabdi terlihat dari siapa yang memperoleh manfaat dari kekuasaannya: rakyat atau lingkaran terdekat. Insan yang bernafaskan Islam terlihat bukan dari banyaknya simbol keagamaan yang dipertontonkan, tetapi dari amanah, keadilan, kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menolak yang batil. Sedangkan tanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur diuji dari kebijakan nyata, bukan dari pidato.

Karena itu, masalahnya sesungguhnya bukan alumni HMI masuk ke kekuasaan. Mereka justru harus masuk. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang terlatih berpikir, berorganisasi, dan berjuang. Yang menjadi masalah adalah ketika kekuasaan masuk terlalu dalam ke dalam diri alumni, lalu mengubah cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara memandang benar dan salah. Pada titik itu, seseorang mungkin masih memakai atribut alumni, masih hadir dalam forum KAHMI, masih menyanyikan Hymne HMI dengan khidmat, tetapi secara substansi telah jauh dari semangat yang dahulu membentuk dirinya.

Saya juga tidak ingin berlaku tidak adil. Masih banyak alumni HMI yang bekerja profesional, menjaga integritas, dan memilih jalan pengabdian tanpa sorotan. Ada yang menjadi dokter, guru, akademisi, pengusaha, birokrat, hakim, pekerja sosial, profesional, dan pejabat publik yang tetap menjaga batas antara kepentingan pribadi dengan amanah jabatan. Mereka mungkin tidak gaduh, tetapi justru merekalah bukti bahwa nilai HMI tidak otomatis hilang ketika seseorang memasuki sistem. Artinya, persoalannya bukan bahwa ekosistem kekuasaan mustahil diwarnai. Persoalannya adalah seberapa kuat karakter seorang kader untuk tidak larut.

Namun kita juga harus berani melakukan otokritik. Jangan sampai ikatan alumni berubah fungsi menjadi jaringan saling mengamankan. Jangan sampai solidaritas korps bergeser menjadi solidaritas kepentingan. Jangan sampai istilah 'adik', 'abang', 'senior', dan 'kanda' menjadi jalan pintas untuk memperoleh posisi, proyek, proteksi, atau akses. Persaudaraan kader adalah kekuatan besar bila dipakai untuk saling mengingatkan. Ia menjadi penyakit ketika dipakai untuk saling menutupi. HMI mengajarkan persaudaraan, bukan impunitas. Loyalitas kepada kawan tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada kebenaran.

Inilah titik yang menurut saya semakin penting untuk direnungkan oleh KAHMI dan seluruh alumni. Kita terlalu sering bangga karena alumni berada di mana-mana, tetapi terlalu jarang bertanya: setelah berada di mana-mana, apa yang mereka ubah? Apakah birokrasi menjadi lebih profesional? Apakah politik menjadi lebih beradab? Apakah kebijakan menjadi lebih adil? Apakah praktik korupsi berkurang? Apakah keberpihakan kepada kelompok lemah semakin nyata? Atau kita hanya berhasil memperluas jaringan tanpa memperluas dampak moral? Kehadiran tanpa pengaruh nilai hanyalah statistik jabatan.

Bagi saya, semboyan Yakin Usaha Sampai juga harus dibersihkan dari tafsir yang keliru. 'Sampai' bukan berarti sampai memperoleh jabatan. Bukan sampai menjadi menteri. Bukan sampai menjadi ketua partai. Bukan sampai memiliki akses ke pusat kekuasaan. 'Sampai' seharusnya berarti sampai nilai itu menjelma menjadi amal. Sampai ilmu melahirkan kebermanfaatan. Sampai kekuasaan melahirkan keadilan. Sampai keberhasilan pribadi tidak memutus tanggung jawab sosial. Dan yang paling penting: sampai seluruh usaha itu layak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Jika alumni HMI hanya berhasil menyesuaikan diri dengan kekuasaan, maka kaderisasi kehilangan makna. Seorang kader seharusnya memiliki kemampuan adaptasi tanpa kehilangan identitas etik. Ia boleh memahami bahasa politik, tetapi tidak harus menjadi licik. Ia boleh membangun jaringan, tetapi tidak menjadikannya alat untuk nepotisme. Ia boleh loyal kepada pemerintahan atau partainya, tetapi tetap mempunyai keberanian menyampaikan koreksi. Ia boleh berada dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi tidak kehilangan jarak moral yang diperlukan untuk mengatakan: ini benar dan itu salah.

Saya semakin yakin bahwa ujian terbesar alumni HMI bukan ketika berada di luar kekuasaan, melainkan ketika berada di dalamnya. Di luar kekuasaan, berbicara idealisme relatif mudah. Di dalam kekuasaan, idealisme memiliki harga. Ia bisa membuat seseorang kehilangan kenyamanan, akses, promosi, bahkan jabatan. Justru pada saat itulah kualitas kader diuji. Apakah kita masih berani berbeda ketika kepentingan publik menuntutnya? Apakah kita masih sanggup berkata tidak kepada orang yang telah memberi posisi? Apakah kita masih dapat membedakan syukur atas amanah dengan ketergantungan kepada pemberi amanah?

HMI sejak awal menyebut dirinya organisasi kader dan organisasi perjuangan. Maka alumni HMI tidak boleh berhenti menjadi alumni biologis organisasi — pernah ikut latihan, pernah menjadi pengurus, pernah punya nomor anggota, lalu selesai. Alumni harus tetap menjadi produk nilai. Bila nilai itu mati setelah seseorang memperoleh kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah riwayat organisasi, bukan karakter kader.

Saya menulis ini bukan untuk menghakimi satu dua orang. Saya menulisnya sebagai bagian dari generasi yang puluhan tahun lalu percaya bahwa HMI dapat ikut membentuk watak kepemimpinan bangsa. Kepercayaan itu belum hilang. Tetapi kepercayaan juga tidak boleh berubah menjadi romantisme. HMI dan alumninya harus bersedia bercermin, termasuk pada bagian wajah yang tidak enak dilihat.

Kepada para alumni yang hari ini berada di lingkaran kekuasaan, pertanyaannya sederhana tetapi berat: ketika jabatan itu selesai, apa yang akan dikenang orang dari kita? Kedekatan kita dengan penguasa, atau keberanian kita menjaga amanah? Banyaknya posisi yang pernah diduduki, atau kebijakan baik yang pernah diperjuangkan? Jaringan yang kita bangun, atau integritas yang kita pertahankan?

Empat puluh lima tahun setelah masa saya di HMI Cabang Medan, saya masih percaya pada Insan Cita. Tetapi Insan Cita tidak boleh hanya hidup dalam buku perkaderan, pidato milad, atau nostalgia para senior. Ia harus hidup di ruang rapat kabinet, meja birokrasi, gedung parlemen, ruang direksi, kampus, pengadilan, rumah sakit, kantor-kantor pelayanan publik, dan setiap tempat di mana alumni HMI memegang amanah.

Kalau alumni HMI mampu melakukan itu, maka mereka benar-benar mewarnai ekosistem kekuasaan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya — nilai ditukar dengan akses, kritik ditukar dengan kenyamanan, profesionalisme dikalahkan oleh kedekatan, dan agama hanya tinggal simbol — maka kita harus berani mengakui: bukan ekosistem yang berhasil kita warnai, melainkan kita yang perlahan-lahan telah diwarnai oleh ekosistem itu.

Dan bagi seorang kader HMI, seharusnya tidak ada peringatan yang lebih keras daripada itu.

Refleksi pribadi seorang aktivis HMI Cabang Medan, 45 tahun kemudian_

Cibubur, 18 September 2026

Tulisan ini sebagai Refleksi pada acara Musda KAHMI Medan, 19 September 2026