Krisis BBM Memicu Bentrok Warga, Ketum INTIS Dr. Affandy Agusman Aris Tuntut 5 Langkah Darurat Pemerintah
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan pelbagai wilayah Indonesia telah memasuki kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Permasalahan ini bukan sekadar kendala teknis dalam pengiriman, melainkan indikasi lemahnya manajemen rantai pasok dan kontrol atas alokasi energi nasional yang berujung pada dampak sosial di tengah masyarakat.
Suasana di lapangan kian tidak kondusif. Sejumlah SPBU yang mestinya melayani warga selama 24 jam kini justru kehabisan pasokan dan terpaksa tutup lebih cepat. Antrean panjang kendaraan mengular hingga berkilometer-kilometer, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus angkutan, truk logistik, sampai armada trailer. Dampak kelangkaan ini bahkan merembet ke pedagang eceran di tepi jalan, yang turut diserbu warga hingga memicu kemacetan di bahu jalan.
Kondisi yang makin memprihatinkan, keputusasaan warga akibat mengantre berjam-jam mulai memicu konflik sosial. Di beberapa lokasi, perselisihan hingga bentrokan fisik antarpengepul dan pengendara pecah gara-gara aksi menyerobot antrean.
Ketua Umum DPP Indonesian Intellectual Society (INTIS) sekaligus Akademisi dan Pengamat Ekonomi, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, menilai kondisi ini sebagai sinyal bahaya bagi stabilitas keamanan dan perekonomian nasional.
"Krisis BBM di Sulawesi Selatan dan berbagai penjuru tanah air ini sudah pada tahap yang sangat krusial. Saat SPBU tidak lagi sanggup beroperasi penuh dan antrean meluber hingga ke pengecer jalanan, ketahanan mental dan ekonomi warga benar-benar diuji. Munculnya bentrokan fisik akibat gesekan di lapangan menjadi bukti nyata bahwa krisis energi telah bergeser menjadi ancaman serius bagi ketertiban umum," ujar Dr. Affandy Agusman Aris dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).
Ia menambahkan, terhambatnya operasional truk pengangkut logistik dan armada transportasi umum secara langsung menahan laju distribusi bahan pokok. Apabila tidak segera ditangani secara darurat, situasi ini berpotensi mendongkrak biaya logistik, memicu kelangkaan pangan, serta mendorong lonjakan inflasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Analisis Akademis: Tiga Akar Masalah Utama
Menurut Dr. Affandy, dilihat dari perspektif ekonomi makro dan manajemen rantai pasok, krisis BBM bersubsidi ini bersumber dari tiga persoalan mendasar:
1. Selisih Harga yang Terlalu Tinggi: Jarak harga yang jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi membuka celah keuntungan bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan pasokan.
2. Proyeksi Kuota yang Kurang Akurat: Penetapan kuota BBM bersubsidi di daerah masih cenderung kaku dan tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan serta peningkatan kegiatan ekonomi lokal, seperti di Sulsel.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Lemah: Menerapkan sistem digital yang belum sepenuhnya terpadu membuat BBM bersubsidi gampang dioper secara ilegal ke sektor industri besar atau kawasan tambang ilegal.
5 Langkah Strategis dan Solutif untuk Pemerintah
Demi meredam krisis yang kian meluas dan memperkuat ketahanan energi nasional, DPP INTIS melalui Dr. Affandy Agusman Aris menyodorkan lima tindakan konkret yang mesti segera dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, BPH Migas, serta PT Pertamina (Persero):
1. Audit Total dan Transparansi Penyaluran Kuota
Pemerintah perlu menggelar audit independen atas distribusi BBM bersubsidi dari depo sampai ke SPBU, khususnya di daerah rawan seperti Sulawesi Selatan. Keterbukaan data kuota harian dan realisasi penyaluran ke publik sangat penting untuk mencegah permainan stok.
2. Penguatan Digitalisasi Presisi dan Integrasi Data
Pemanfaatan sistem validasi berbasis QR Code dan teknologi geofencing harus dioptimalkan agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak, seperti angkutan umum, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Penindakan Hukum Tegas Tanpa Pandang Bulu terhadap Mafia BBM
DPP INTIS mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta aparat daerah untuk menindak keras para penimbun dan penyeleweng BBM bersubsidi, sekaligus menempatkan petugas keamanan di lokasi SPBU demi mencegah bentrokan antarwarga. Langkah hukum yang konsisten akan memberikan efek jera yang nyata.
4. Penerapan Sistem Kuota Dinamis berbasis Real-Time
BPH Migas diimbau menerapkan aturan kuota yang lebih fleksibel. Jika terjadi lonjakan kebutuhan atau indikasi kelangkaan mendadak di daerah seperti Sulsel, cadangan pasokan nasional (buffer stock) harus bisa dialokasikan dengan cepat tanpa hambatan birokrasi, sehingga SPBU bisa kembali beroperasi penuh 24 jam.
5. Revisi dan Kepastian Regulasi Distribusi Subsidi Energi
Untuk jangka panjang, Pemerintah bersama DPR RI wajib segera menuntaskan pembaruan aturan (seperti revisi Perpres No. 191 Tahun 2014) guna memberikan kejelasan hukum serta kriteria penerima BBM bersubsidi yang lebih tegas dan terukur.
"Pemerintah tidak bisa terus berpatokan pada klaim 'stok aman' jika kenyataan di lapangan menunjukkan rakyat harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan terlibat bentrok fisik cuma untuk mendapatkan BBM. Ketersediaan barang dan keterjangkauan harga adalah tolok ukur utama keberhasilan tata kelola energi nasional. DPP INTIS siap berkolaborasi memberikan pemikiran akademis demi mewujudkan ketahanan energi yang adil bagi seluruh rakyat," tutup Dr. Affandy Agusman Aris. (*)
