MTM Lampung Kawal Efektivitas Swakelola Rehab Sekolah
BANDAR LAMPUNG, wartapembaruan.co.id — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di Kota Bandar Lampung dinilai berjalan optimal, khususnya pada skema pengerjaan secara swakelola. Langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mendapat sorotan positif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung.
Ketua LSM MTM Provinsi Lampung, Ashari Hermansyah, menilai keterlibatan langsung pihak sekolah dalam mengelola anggaran perbaikan sarana dan prasarana terbukti efektif. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan pemantauan lapangan di SD Negeri 1 Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, pada Senin (14/9/2026).
Menurut Ashari, skema swakelola memiliki keunggulan pada aspek pengawasan ketat dan eksekusi langsung oleh tim yang ditunjuk sekolah. Pendekatan ini berbeda dengan proyek yang dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor yang umumnya mengandalkan kelengkapan badan hukum serta pengalaman perusahaan.
"Hasil pemantauan di SDN 1 Pematang Wangi menunjukkan kualitas pengerjaan yang sangat baik karena ditangani oleh tenaga berpengalaman pilihan sekolah," ujar Ashari yang juga aktif sebagai pemerhati infrastruktur.
Urgensi Pendataan Sekolah Rusak
Pada tahun anggaran 2026, program revitalisasi ini menyasar sekitar 10 sekolah dasar di Bandar Lampung, di samping sejumlah sekolah menengah pertama (SMP). Kendati demikian, MTM mencatat masih cukup banyak gedung SD di wilayah tersebut yang memerlukan penanganan mendesak akibat kerusakan fisik, baik berkategori ringan, sedang, hingga berat.
Melihat kondisi tersebut, MTM mengimbau para kepala sekolah bersama Dinas Pendidikan setempat untuk aktif mendata dan mengajukan usulan perbaikan ke pemerintah agar penanganannya dapat diprioritaskan.
Komitmen Pendampingan Berkelanjutan
Guna memastikan hasil fisik fisik sarana pendidikan sesuai standar teknis, MTM menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawalan hingga proyek selesai. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Pihaknya memastikan bakal memberikan masukan serta masukan konstruktif secara berkala kepada tim pelaksana di setiap lokasi sekolah penerima bantuan. (**)
