Perintis NasDem Maybrat Desak Evaluasi Kepemimpinan Internal, Soroti Tata Kelola dan Sejarah Perjuangan Kader
Foto: Ketua DPRK Maybrat, Silas Frasawi. (Dok: Istimewa)
MAYBRAT, Wartapembaruan.co.id - Sejumlah tokoh yang mengaku sebagai perintis dan pembina senior Partai NasDem di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi internal partai. Mereka mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan tata kelola organisasi di tingkat daerah, Jumat (11/9/2026).
Desakan tersebut muncul di tengah kekecewaan sejumlah kader senior yang menilai perjalanan panjang membangun struktur partai di Maybrat sejak dari titik awal hingga memperoleh empat kursi pada Pemilu 2024 perlu dijaga sebagai bagian dari sejarah organisasi.
Para tokoh tersebut menyatakan, capaian politik yang diraih partai tidak terlepas dari kerja panjang para kader, simpatisan, pengurus, dan masyarakat yang terlibat dalam proses membangun kekuatan partai di daerah.
Menurut keterangan MT dan ST yang disebut sebagai pendiri utama partai di Maybrat, perjuangan tersebut berlangsung melalui proses panjang. Mereka menggambarkan perjalanan organisasi yang pada awalnya belum memiliki kursi di lembaga legislatif, kemudian berkembang menjadi satu, dua, dan tiga kursi, hingga mencapai empat kursi pada Pemilu 2024.
Bagi para perintis, capaian itu bukan sekadar angka politik. Mereka menilai perolehan kursi merupakan hasil dari konsistensi kader dalam membangun struktur organisasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Namun, mereka mengaku prihatin karena dinamika internal yang terjadi belakangan dinilai berpotensi mengganggu soliditas organisasi.
Kritik juga disampaikan ADT, yang disebut pernah menjadi pimpinan DPD pada periode 2011–2015, bersama AJ dan OD selaku pembina senior.
Mereka mempertanyakan pola pengelolaan organisasi serta hubungan antara kader perintis dengan pejabat partai yang kini memiliki posisi strategis di lembaga legislatif daerah.
Dalam pandangan mereka, jabatan politik yang diperoleh melalui kendaraan partai seharusnya diikuti tanggung jawab untuk menjaga marwah organisasi, menaati aturan internal, serta membangun komunikasi dengan seluruh unsur kader.
Para tokoh senior tersebut menilai terdapat persoalan yang perlu segera diklarifikasi secara organisatoris, termasuk mengenai kewajiban iuran dewan dan sejumlah surat peringatan yang disebut telah diberikan kepada pihak yang dipersoalkan.
Mereka menyebut terdapat Surat Peringatan Pertama (SP-1) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2) berkaitan dengan kewajiban internal tersebut. Namun, substansi, dasar penerbitan, serta tindak lanjut atas surat-surat tersebut perlu diverifikasi kepada struktur resmi partai dan pihak yang bersangkutan.
Selain persoalan internal organisasi, para perintis turut menyoroti kondisi sekretariat partai yang menurut mereka sempat mengalami persoalan pengelolaan.
Mereka mengaitkan kondisi tersebut dengan munculnya aksi penyegelan oleh massa pada 9 Desember 2025.
Peristiwa itu dinilai sebagai persoalan serius karena kantor sekretariat merupakan simbol keberadaan dan pusat aktivitas organisasi di daerah.
Para tokoh senior meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai konflik antarindividu, tetapi ditelusuri secara objektif untuk mengetahui akar persoalan, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah penyelesaian yang telah ditempuh.
Atas berbagai persoalan tersebut, para perintis dan pembina senior mendesak DPP Partai NasDem mengambil langkah evaluasi terhadap kepengurusan dan kader yang dinilai bermasalah.
Mereka juga menyuarakan kemungkinan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kader yang menduduki jabatan legislatif apabila berdasarkan mekanisme partai dan ketentuan hukum memang terdapat pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian.
Menurut mereka, keputusan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme organisasi dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada konflik personal.
“Yang harus diselamatkan adalah partai dan perjuangan seluruh kader, bukan kepentingan satu orang,” demikian garis besar sikap yang disampaikan para tokoh senior tersebut.
Mereka berharap DPP dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dengan mendengarkan seluruh pihak, termasuk para pendiri, pengurus aktif, kader di tingkat daerah, serta pihak yang dituduh melakukan pelanggaran.
Persoalan ini menjadi penting karena Partai NasDem di Maybrat telah melalui perjalanan politik yang panjang. Perolehan empat kursi pada Pemilu 2024, sebagaimana diklaim para perintis, menjadi modal politik yang harus dipertahankan melalui konsolidasi organisasi.
Karena itu, mereka mengingatkan agar konflik internal tidak berkembang menjadi perpecahan yang justru merugikan partai menjelang agenda politik berikutnya.
Mereka juga menegaskan bahwa kader yang memperoleh kepercayaan menduduki jabatan publik memiliki tanggung jawab ganda: menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat sekaligus menjaga hubungan kelembagaan dengan partai sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, setiap tuduhan mengenai pelanggaran disiplin, kewajiban iuran, pembangkangan terhadap keputusan organisasi, maupun dugaan kelalaian dalam mengelola sekretariat tetap perlu dibuktikan berdasarkan dokumen dan prosedur resmi.
Pihak yang disebut dalam tudingan tersebut juga berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan atas seluruh tuduhan yang disampaikan.
Desakan para perintis tersebut pada akhirnya menempatkan DPP dan struktur Partai NasDem di daerah pada posisi penting untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Jika memang terdapat pelanggaran terhadap aturan organisasi, para tokoh senior meminta adanya tindakan tegas sesuai mekanisme partai. Sebaliknya, apabila persoalan tersebut merupakan akibat kesalahpahaman atau konflik internal, mereka mendorong penyelesaian melalui mekanisme dialog dan konsolidasi.
Dengan demikian, persoalan yang berkembang tidak semakin melebar menjadi konflik terbuka yang dapat menggerus kepercayaan kader dan masyarakat.
Para perintis berharap rumah besar Partai NasDem di Maybrat tetap menjadi wadah perjuangan politik yang mengedepankan integritas, loyalitas, disiplin organisasi, serta kepentingan masyarakat.
Bagi mereka, sejarah panjang membangun partai dari nol hingga memperoleh kekuatan politik di parlemen daerah merupakan hasil kerja kolektif. Karena itu, setiap persoalan kepemimpinan dan tata kelola, menurut mereka, harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan organisasi dan rakyat Maybrat.
(Red)
