JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Penunjukan Provinsi Jambi sebagai tuan rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 Wilayah I Sumatera semestinya menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar panggung seremoni dan pencitraan politik kekuasaan.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, memimpin rapat koordinasi persiapan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Gubernur, Sabtu (17/10/2026) malam. Rapat tersebut dihadiri Sekda Sudirman, inspektur, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Al Haris menegaskan, Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Namun, pernyataan tersebut justru memantik pertanyaan kritis: sejauh mana komitmen antikorupsi diterjemahkan menjadi pembenahan nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik di Provinsi Jambi?

Jamhuri menilai, gerakan antikorupsi yang hanya menonjolkan seremoni berisiko melahirkan anomali antara slogan dan kenyataan. Menurutnya, integritas pemerintahan tidak cukup dibuktikan melalui rapat koordinasi, pidato, atau kesibukan menyambut kedatangan lembaga antirasuah.

“Gerakan anomali, mirip instrumen kemunafikan, ketika jargon kejujuran digaungkan, tetapi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik justru dipertanyakan,” ungkap Jamhuri.

Ia mengingatkan, kepala daerah seharusnya tidak melupakan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Jamhuri, korupsi tidak akan musnah hanya dengan membangun panggung pencitraan politik. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keberanian mengevaluasi kebijakan, membuka transparansi anggaran, memperkuat pengawasan internal, serta menindak tegas setiap indikasi penyimpangan sesuai hukum.

“Jangan sampai kedatangan KPK hanya menjadi momentum memperindah citra pemerintah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian membenahi sistem, mengoreksi kebijakan yang bermasalah, dan memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang,” tegasnya.

Hakordia 2026 kini menjadi ujian bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Publik tidak hanya menunggu meriahnya acara, tetapi juga menanti bukti konkret bahwa komitmen antikorupsi benar-benar diwujudkan dalam praktik pemerintahan.

Sebab, integritas tidak diukur dari seberapa meriah pemerintah menyambut KPK, melainkan dari seberapa berani pemerintah membersihkan rumahnya sendiri.