Ketua PWNU Papua Pegunungan: Pengukuhan PBNU 2026-2031 Harus Jadi Momentum Penguatan NU di Tanah Papua
Foto: (kedua-kiri) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelipele, M.Pd.I. (Dok: Istimewa)
JAKARTA - Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas pengabdian Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelipele, M.Pd.I. Ia menegaskan, penguatan NU di wilayah Indonesia Timur membutuhkan perhatian serius, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan organisasi yang mampu menjawab tantangan geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Menurut Abdul Qahar, pengembangan NU di Tanah Papua tidak semata-mata berkaitan dengan perluasan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut penguatan persaudaraan, pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, pengembangan moderasi beragama, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dari Tanah Papua, kami siap berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama, agama, bangsa, dan negara,” tegas Abdul Qahar dalam menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031, Sabtu (24/10/2026).
Sebagai Ketua PWNU Papua Pegunungan sekaligus kader Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Angkatan II di Rengasdengklok, ia berharap kepengurusan PBNU yang baru dapat menghadirkan program konkret untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan pelayanan organisasi menjangkau masyarakat hingga wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Abdul Qahar menilai peran koordinator wilayah (Korwil) PBNU sangat strategis dalam menjembatani kebijakan Pengurus Besar dengan kebutuhan nyata pengurus NU di daerah.
Ia berharap Korwil tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif memantau perkembangan organisasi, mengidentifikasi persoalan di tingkat PWNU dan PCNU, serta mengupayakan solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menurutnya, enam provinsi di Tanah Papua memiliki kondisi geografis, sosial, dan budaya yang beragam. Situasi tersebut membutuhkan pendekatan organisasi yang adaptif, terencana, dan berkesinambungan.
Sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian meliputi luasnya wilayah, keterbatasan transportasi, penguatan sumber daya manusia, konsolidasi kelembagaan, kaderisasi, serta pengembangan program keagamaan dan sosial.
Karena itu, ia mendorong Korwil PBNU melakukan pemetaan kebutuhan organisasi secara berkala, membangun komunikasi intensif dengan PWNU dan PCNU, serta menyampaikan aspirasi daerah kepada PBNU agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami tidak ingin pengembangan NU di daerah hanya menjadi wacana. Kami berharap ada pendampingan nyata, kaderisasi yang berkesinambungan, penguatan kelembagaan, dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan warga Nahdliyin serta masyarakat Papua secara luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan NU di Tanah Papua membutuhkan kerja sama antara PBNU, Korwil, PWNU, PCNU, badan otonom, lembaga-lembaga NU, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar NU dapat tumbuh sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, menghormati kearifan lokal, serta berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan sosial yang damai dan harmonis.
Dalam momentum pengukuhan PBNU, Abdul Qahar juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Suku Besar Alex Silo Doga, yang menurut keterangannya merupakan putra almarhum Silo Sukarno, tokoh yang berkaitan dengan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Wamena.
Ia memandang kehadiran Alex Silo Doga, yang beragama Katolik, dalam kegiatan organisasi Islam sebagai gambaran pentingnya membangun persaudaraan, dialog, dan kerja sama lintas agama serta budaya.
Menurut Abdul Qahar, perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk saling menghormati dan bekerja bersama demi mewujudkan Tanah Papua yang damai, bermartabat, dan sejahtera.
Ia juga menyampaikan bahwa Alex Silo Doga, dalam kesempatan tersebut, menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan NU di Papua Pegunungan.
Dukungan tersebut dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat hubungan antara organisasi keagamaan dan masyarakat adat, terutama dalam membangun kehidupan bersama yang mengedepankan penghormatan terhadap adat istiadat, kerukunan, pelayanan sosial, dan kemanusiaan.
Abdul Qahar menegaskan, NU perlu hadir sebagai sahabat masyarakat, bukan sebagai organisasi yang berjarak dari kehidupan sosial dan budaya setempat.
Karena itu, pengembangan NU di Papua harus mengedepankan pendekatan santun, dialog terbuka, penghormatan terhadap tradisi masyarakat, serta upaya membangun kepercayaan bersama.
“Bagi kami, NU harus hadir sebagai sahabat masyarakat. Pengembangannya perlu dilakukan dengan menghormati adat dan budaya setempat, mengutamakan dialog, serta membangun persaudaraan di tengah keberagaman,” ungkapnya.
Abdul Qahar menilai pembicaraan mengenai NU dan Tanah Papua tidak dapat dilepaskan dari sosok almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh NU yang dikenal luas atas perhatian terhadap keberagaman, kebudayaan lokal, dan martabat masyarakat Papua.
Menurutnya, Gus Dur meninggalkan warisan pemikiran penting bagi kehidupan kebangsaan, terutama mengenai penghormatan terhadap hakikat kemanusiaan, keterbukaan, dan persaudaraan di tengah perbedaan.
Salah satu kebijakan yang terus dikenang masyarakat Papua adalah penggunaan kembali nama Papua pada masa pemerintahan Gus Dur, menggantikan nama Irian Jaya yang sebelumnya digunakan secara resmi.
Bagi Abdul Qahar, penghormatan terhadap identitas dan martabat masyarakat Papua merupakan bagian penting dalam membangun Indonesia yang adil, damai, dan menghargai keberagaman.
Ia berharap nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur terus menjadi inspirasi bagi pengembangan NU di Tanah Papua, baik melalui penguatan kehidupan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.
NU, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial.
Semangat tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terus memperkuat kerukunan, menjaga persatuan, dan membangun masa depan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kesempatan itu, Abdul Qahar turut menyampaikan terima kasih kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU atas perhatian terhadap keterwakilan Papua dalam kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031 melalui Prof. Dr. H. Habib Idur Alhamdi, S.Ag., M.A.
Ia berharap keterwakilan tersebut dapat menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan aspirasi pengurus NU di Tanah Papua sekaligus memperkuat koordinasi antara PBNU dan jajaran organisasi di daerah.
Menurutnya, keterwakilan Papua di tingkat pusat perlu diikuti dengan komunikasi yang intensif, pemahaman terhadap kebutuhan daerah, dan langkah konkret untuk mendukung pengembangan organisasi.
Hal itu mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsolidasi kelembagaan, serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat Papua.
Abdul Qahar juga berharap kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031 memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan NU di Indonesia Timur, khususnya Tanah Papua.
Dengan demikian, pertumbuhan organisasi di daerah tidak hanya diukur melalui pembentukan struktur kepengurusan, tetapi juga melalui kualitas kader, keberlanjutan program, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penguatan organisasi harus berjalan secara inklusif dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap budaya setempat.
Abdul Qahar menegaskan bahwa pengabdian kepada Nahdlatul Ulama merupakan amanah yang membutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan komitmen jangka panjang.
Baginya, khidmah tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dalam struktur organisasi, melainkan kesediaan untuk bekerja, melayani masyarakat, memperkuat kaderisasi, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama.
Ia menyatakan kesiapan untuk terus mengabdikan diri kepada NU, agama, bangsa, dan NKRI, sekaligus membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, generasi muda, perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat di Papua.
Abdul Qahar mengaku bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama karena organisasi tersebut mengajarkan nilai tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), persaudaraan, cinta tanah air, dan pengabdian kepada kemanusiaan.
Nilai-nilai tersebut, menurutnya, perlu terus diwujudkan dalam program nyata agar NU semakin dekat dengan masyarakat dan mampu berkontribusi terhadap kehidupan yang rukun, damai, serta bermartabat.
Ia berharap pengukuhan PBNU masa khidmah 2026–2031 menjadi awal penguatan organisasi yang lebih terarah, khususnya melalui koordinasi yang efektif, pendampingan berkelanjutan, kaderisasi yang kuat, dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
“Harapan kami, kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 mampu menjadikan pengembangan NU di Tanah Papua sebagai bagian penting dari agenda penguatan Jam’iyyah secara nasional,” katanya.
Menutup pernyataannya, Abdul Qahar berharap seluruh jajaran PBNU senantiasa diberikan kekuatan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah organisasi.
Dari Tanah Papua, ia menegaskan tekad untuk terus menjaga persaudaraan, merawat keberagaman, memperkuat Nahdlatul Ulama, dan mengabdikan diri bagi agama, bangsa, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Kami siap berkhidmat untuk NU, agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Editor: Fahmy Nurdin
