Lampung Matangkan Strategi Tuan Rumah Pornas Korpri
Bandar Lampung, wartapembaruan.co.id- Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat mempersiapkan diri menjelang helatan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2027. Langkah awal penguatan fondasi ajang bergengsi antar-ASN ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna Nasional BAPOR Korpri 2026 di Gedung Pusiban, Jumat (30/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin langsung konsolidasi antarinstansi untuk merancang skema ajang yang diperkirakan menyedot belasan ribu peserta dari seluruh Indonesia tersebut.
Berbeda dari gelaran PON reguler yang memobilisasi 38 kontingen provinsi, Pornas Korpri memiliki jangkauan peserta yang jauh lebih luas. Mengacu pada penyelenggaraan di Sumatera Selatan yang melibatkan hingga 103 kontingen kementerian dan lembaga, Lampung membidik perputaran ekonomi berskala besar.
Mobilisasi ribuan aparatur sipil negara beserta tim pendukung diproyeksikan memberi dampak langsung pada ekosistem lokal, mulai dari bisnis perhotelan, logistik transportasi, kuliner, hingga pelaku UMKM. Pemprov Lampung merencanakan integrasi jadwal pertandingan dengan destinasi wisata unggulan di berbagai kabupaten/kota, seperti Krui, Suoh, Mesuji, Kalianda, hingga Kota Agung, guna memperluas distribusi manfaat ekonomi.
Guna mengoptimalkan peran sebagai tuan rumah, Pemprov Lampung menetapkan empat indikator keberhasilan utama:
Penyelenggaraan: Penyediaan sarana olahraga yang representatif serta pelaksanaan pertandingan yang menjunjung keadilan dan kenyamanan peserta.
Prestasi: Mempertahankan sekaligus melampaui posisi delapan besar nasional yang diraih pada edisi sebelumnya (dengan torehan 2 emas dan 2 perak) melalui program pembinaan terukur.
Ekonomi: Pelibatan aktif Bank Indonesia, OJK, dan pelaku usaha lokal untuk memicu dampak finansial secara merata.
Administrasi: Digitalisasi sistem informasi atlet, pemetaan fasilitas medis, serta akomodasi yang terpusat dan transparan.
Dari sisi tata kelola, pimpinan daerah menginstruksikan pengelolaan anggaran secara akuntabel. Pengawasan sistematis diterapkan sejak tahap perencanaan awal untuk memisahkan pendanaan APBD dari sumber sah lainnya, guna mencegah terjadinya duplikasi pembiayaan.
Melalui studi banding yang telah rampung dilaksanakan oleh BKD dan pengurus BAPOR Korpri ke Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, Lampung siap menerapkan standar baru manajemen acara olahraga nasional berbasis aparatur sipil negara. (**)
