Wagub Jihan Dorong Penguatan Tata Kelola Hutan
Bandar Lampung, wartapembaruan.co.id, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam tata kelola kawasan hutan. Selain bertindak sebagai benteng perlindungan ekosistem, kawasan kehutanan juga didorong untuk mampu memberikan dampak ekonomi secara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah sekitar.
Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat memberikan pengarahan dalam agenda sinergi kelestarian hutan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Dalam pengarahannya, Wagub Jihan menyoroti penurunan sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung—dari sekitar 0,37 persen pada 2015 menjadi 0,303 persen pada 2024. Evaluasi mendalam diperlukan untuk mengurai persoalan ini agar potensi sumber daya hutan dapat diproduksi secara maksimal tanpa mengorbankan fungsi utamanya sebagai penyeimbang ekologis.
Guna mendongkrak perekonomian warga sekitar, Wagub meminta seluruh jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Polisi Kehutanan menguasai pemetaan kawasan secara mendetail, mulai dari pemetaan risiko kebakaran, konflik agraria, lokasi perambahan, hingga potensi hasil bumi.
Ia mengapresiasi kerangka kerja jangka panjang yang menempatkan KPH sebagai penggerak ekonomi perdesaan secara bertahap:
2026–2028: Penguatan fondasi sistem dan tata kelola kawasan.
2029–2032: Tahap ekspansi usaha berbasis komoditas lokal.
2033: Pencapaian kemandirian ekonomi kawasan hutan.
"Kunci dasarnya adalah kepastian rantai pasok dan pasar. Pengembangan komoditas unggulan kawasan tidak boleh berhenti pada pemetaan potensi belaka, melainkan harus dikawal hingga ke tahap peningkatan mutu produk dan jaminan pembeli," tegas Wagub Jihan.
Mengenai aspek perlindungan, Pemprov Lampung menekankan peralihan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Kesiapsiagaan personel, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor menjadi fokus utama pencegahan bencana lingkungan.
Wagub Jihan juga mengingatkan jajaran aparat kehutanan untuk memegang teguh integritas dan menindak tegas praktik pembiaraan perambahan hutan liar.
"Apa yang kita kelola saat ini merupakan warisan bagi generasi mendatang. Hutan menyediakan pasokan oksigen dan penyangga kehidupan, sehingga tugas ini wajib kita emban dengan komitmen tinggi," ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Handika Jaya Putra, melaporkan bahwa agenda ini dihadiri sekitar 400 personel yang terdiri dari pejabat administrator, pengawas, polisi kehutanan, fungsional, hingga pegawai PPPK.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi konservasi di area Tahura Wan Abdul Rachman, yang meliputi peninjauan penangkaran rusa, peninjauan kawasan burung berkicau, serta pelepasliaran puluhan spesies burung—termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagai bagian dari program rehabilitasi keanekaragaman hayati.(**)
