Wagub Jihan Nurlela Dorong Akselerasi Ekonomi Lampung
BANDAR LAMPUNG, wartapembaruan.co.id- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menggerakkan roda perekonomian daerah secara substantif dan berkeadilan. Dalam momentum pengukuhan komitmen kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung masa bakti 2026–2031 yang diselenggarakan di Navara City Park, Bandar Lampung, Sabtu (17/10/2026),
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melontarkan arah kebijakan serta harapan strategis terhadap dunia usaha di Bumi Ruwa Jurai, Langkah ini dipandang crucial mengingat pencapaian indikator makroekonomi Lampung menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada triwulan kedua tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian tersebut mengukuhkan posisi Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di kawasan Pulau Sumatera. Keberhasilan ini sejajar dengan penurunan tingkat kemiskinan serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
Meski demikian, Wagub Jihan menekankan bahwa kejayaan statistik tidak boleh berhenti sebagai laporan di atas kertas semata. Orientasi utama pembangunan terletak pada bagaimana capaian ekonomi mampu merembes hingga ke lapisan masyarakat terbawah dan dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM.
Guna mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata, Pemprov Lampung memetakan empat fokus prioritas yang diharapkan dapat digerakkan secara masif oleh DPP APINDO Lampung bersama para pemangku kepentingan:
1. Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Kebutuhan Industri (Link and Match)
Salah satu tantangan mendasar dalam pembangunan daerah adalah belum optimalnya konektivitas antara output dunia pendidikan dan serapan tenaga kerja. Wagub Jihan meminta pengusaha yang tergabung dalam APINDO aktif melangkah ke ruang-ruang kelas serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Sebagai pihak yang memahami dinamika pasar kerja modern, APINDO disorong untuk berkontribusi langsung dalam penyusunan kurikulum ajar yang relevan. Selain itu, pembukaan akses magang serta pelatihan kerja industri secara luas di perusahaan-perusahaan anggota asosiasi dinilai bakal menjadi instrumen efektif dalam mengikis penumpukan angka pengangguran terbuka sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
2. Penguatan Rantai Pasok Lokal dan Integrasi Program Strategis
Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus mengocok berbagai program penguatan ekonomi, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penataan Koperasi Desa Merah Putih. Wagub Jihan mengidentifikasi adanya celah (gap) antara tingginya permintaan (demand) yang diciptakan oleh program pemerintah dengan kesiapan pasokan (supply) dari basis produksi lokal.
Dalam situasi ini, APINDO diharapkan hadir sebagai pengayom UMKM. Asosiasi dituntut membimbing usaha kecil agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi standar kualifikasi rantai pasok, menjaga kontinuitas bisnis, serta melangkah naik kelas sehingga mampu menyerap manfaat ekonomi secara maksimal.
3. Penerapan Prinsip Industri Hijau dan Berkelanjutan
Pertumbuhan sektor manufaktur dan industri tidak boleh dibayar mahal dengan kerusakan ekosistem. Pemprov Lampung mengimbau para pelaku usaha untuk menerapkan etika lingkungan yang ketat dalam setiap lini operasionalnya.
Menjaga keseimbangan alam dan meminimalkan jejak ekologis bukan sekadar tanggung jawab sosial korporasi, melainkan prasyarat mutlak demi menjaga keberlanjutan peradaban serta menjamin ruang hidup yang layak bagi generasi masa depan.
4. Pemberdayaan Pengusaha Perempuan dan Kesetaraan Akses
Sektor kewirausahaan perempuan memegang peranan vital dalam ketahanan ekonomi keluarga maupun daerah. Oleh sebab itu, APINDO diminta membuka ruang inkubasi yang inklusif bagi pengusaha perempuan.
Penguatan ekosistem ini mencakup perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas manajerial, hingga kemudahan jejaring bisnis agar kaum perempuan Lampung memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Konsolidasi organisasi pengusaha ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial penegasan komitmen semata. Pemprov Lampung menegaskan kesiapannya untuk mendampingi APINDO dalam memecahkan berbagai hambatan iklim investasi dan usaha di lapangan.
Melalui perumusan program kerja yang terukur, adaptif, serta berkesinambungan, sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha besar, UMKM, dan dunia pendidikan diyakini mampu mencetak lompatan ekonomi Lampung yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.(**)
