Budi Arie Konfirmasi Pengunduran Diri Gibran, DPR Siap Bahas Hak Menyatakan Pendapat
Jakarta, Wartapembaruan.co.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI, Rabu (11/11).
"Betul," kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam (11/11).
Budi Arie Setiadi mengonfirmasi jika Gibran telah menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden RI. "Gibran mundur. Betul," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan.
Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Prabowo baru saja melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR RI atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11).
Sejumlah 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR.
"Di rapat paripurna akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 orang Fraksi PDIP, 11 orang Fraksi Partai Golkar, 11 orang Fraksi Partai Gerindra, 19 orang Fraksi Partai NasDem, 18 orang Fraksi PKB, 28 orang Fraksi PKS, satu orang Fraksi PAN, dan 18 orang Fraksi Partai Demokrat.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mundur sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam, Selasa (10/11) pagi.
Niatan pengunduran diri tersebut disampaikan Wapres di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," katanya.
DPR RI rencananya aka menggelar Rapat Paripurna, Kamis (12/11), dan salah satu agendanya adalah membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal Kepala Biro Persidangan Arini Wijayati, Rabu (11/11), rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB. (yss/ant)
