JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Jambi (UNJA) di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/11/2026), berakhir ricuh. Belasan mahasiswa dilaporkan diamankan aparat kepolisian. Ironisnya, setelah menyuarakan kritik terhadap pemerintah, sejumlah peserta aksi justru mengaku menjadi korban pemukulan oleh orang-orang berpakaian sipil yang diduga aparat.

Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan dan arah pembangunan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa juga menyuarakan tuntutan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur Jambi, Al Haris.

Ketegangan pecah ketika mahasiswa berusaha memasuki kawasan Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, barikade kepolisian menghadang langkah mereka hingga terjadi aksi saling dorong dan bentrokan.

Mahasiswa bertahan hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka menolak membubarkan diri sebelum ada perwakilan pemerintah yang bersedia menemui dan mendengarkan tuntutan. Namun, Gubernur maupun pejabat Pemprov Jambi tak kunjung hadir.

Situasi semakin memprihatinkan setelah aksi berakhir. Zikri Ramadhan, salah seorang peserta demonstrasi, mengaku dipukul bahkan diinjak oleh sejumlah orang berpakaian sipil hingga mengalami memar di beberapa bagian tubuh.

Menurut Zikri, belasan mahasiswa lainnya juga mengalami perlakuan serupa. Bahkan, beberapa peserta aksi disebut dibawa ke Polda Jambi.

"Belasan kawan kami mengalami hal serupa. Ada yang dipukul, bahkan ada yang dibawa ke Polda Jambi," ungkapnya.

Kini, belasan mahasiswa tersebut dilaporkan berada di Polda Jambi dengan pendampingan hukum dari LBH Makalam dan LBH Suara.

Penangkapan ini memunculkan pertanyaan serius: apa dasar hukum mahasiswa diamankan? Apakah mereka ditangkap karena melakukan tindak pidana, atau justru tindakan tersebut berawal dari upaya membubarkan aksi kritik?

Jika dugaan pemukulan benar terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Aparat yang seharusnya mengendalikan keamanan justru dituding melakukan kekerasan terhadap peserta aksi.

Mahasiswa mendesak Polda Jambi segera membebaskan rekan-rekan mereka. Mereka mengancam akan menggelar demonstrasi yang lebih besar di Mapolda Jambi apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Kritik Bukan Kejahatan, Kekerasan Harus Dipertanggungjawabkan.

Peristiwa ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan kepolisian dalam menghormati kebebasan berpendapat. Sebab, hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Hingga berita ini diterbitkan, Polda Jambi belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah mahasiswa yang diamankan, dasar hukum penangkapan, maupun dugaan kekerasan terhadap peserta aksi. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian tetap terbuka.