Diduga Jadi Gudang Penimbunan Solar Subsidi, Dua Truk Puso Terpantau Bongkar Muatan di Mendalo Darat
MUARO JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyelewengan BBM solar bersubsidi terpantau di sebuah gudang penimbunan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi.
Di lokasi tersebut, dua unit truk puso terlihat melakukan aktivitas pembongkaran atau pemindahan solar. Salah satu kendaraan menggunakan boks bermerek Kiat Ananda Group – Integrated Cold Chain Solution, dengan nomor polisi B 9455 UEY yang bagian pelat nomornya ditutup menggunakan karton.
Aktivitas di gudang tersebut menimbulkan tanda tanya serius. Pasalnya, lokasi itu diduga menjadi tempat penampungan solar yang berasal dari BBM bersubsidi, bahkan terlihat adanya aktivitas pemindahan minyak dari tangki kedua truk tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, solar tersebut diduga berasal dari pengisian di SPBU terdekat yang selama ini dipadati antrean kendaraan pelansir BBM subsidi. Namun, asal-usul BBM dan legalitas aktivitas gudang tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Jika dugaan ini benar, praktik tersebut bukan sekadar persoalan distribusi BBM, melainkan berpotensi menjadi mata rantai bisnis ilegal yang mengambil keuntungan dari subsidi negara, sementara masyarakat yang berhak justru terancam kesulitan mendapatkan solar.
Pemilik armada Kiat Ananda Group juga patut diminta melakukan pemeriksaan internal apabila kendaraan tersebut benar merupakan bagian dari armadanya. Jangan sampai fasilitas perusahaan justru disalahgunakan untuk aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Aparat penegak hukum, khususnya Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, serta BPH Migas, didesak segera turun ke lokasi untuk memeriksa legalitas gudang, asal-usul solar, dokumen pengangkutan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Jangan sampai praktik penyelewengan BBM subsidi berlangsung terang-terangan, sementara pengawasan justru tidak terlihat. Negara dirugikan, masyarakat kecil menjadi korban, sedangkan pihak yang mencari keuntungan dari subsidi rakyat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.