​Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi Desa Simpang Sungai Duren Menggantung, Inspektorat Muaro Jambi Bungkam Soal Kejelasan Pengembalian Dana Rp 50 Juta

​MUARO JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Penanganan laporan pengaduan (lapdu) terkait dugaan korupsi Dana Desa pada proyek pengadaan sapi Tahun Anggaran 2023 di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini masih menjadi sorotan publik dan awak media. Pasalnya, meski pihak kejaksaan telah melimpahkan kasus tersebut ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi belum juga memberikan jawaban resmi meski telah disurati secara berulang oleh media.

​Hal ini diperkuat berdasarkan surat resmi dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dengan Nomor: B-43/L.5.19/Dek.1/09/2025 yang ditujukan kepada Tim Media WartaPembaruan.co.id tertanggal 25 September 2025. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Heru Anggoro, S.H., M.H., Jaksa Madya tersebut, pihak kejaksaan menyatakan bahwa lapdu dari media serta surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor R-386/L.5.3/Dek.1/06/2025 tertanggal 13 Juni 2025 telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.  

​Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan pada Rabu (11/11/2026), pihak Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dinilai tertutup dan bungkam lantaran belum memberikan tanggapan tertulis maupun penjelasan transparan atas konfirmasi yang dilayangkan oleh media Warta Pembaruan.

​Ketertutupan pihak pengawas internal pemerintah ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama mengenai kepastian nilai kerugian negara yang hingga kini belum jelas rinciannya. Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dihimpun di lapangan, meskipun besaran kerugian pasti belum diumumkan secara resmi, pihak Desa Simpang Sungai Duren dikabarkan telah melakukan pengembalian dana berkisar Rp50 juta rupiah.

​Kendati demikian, proses pengembalian tersebut justru diliputi berbagai kejanggalan. Mulai dari ketidakjelasan mekanisme aliran dana, ditransfer ke rekening bank mana, bagaimana pencatatannya, hingga aturan serta kejelasan saksi dan mekanisme hukum yang menyertai pengembalian uang tersebut.

​Menanggapi lambannya respons dari Inspektorat Muaro Jambi, Tim Media Warta Pembaruan sempat berencana untuk membawa persoalan ini secara resmi ke pihak kepolisian. 

Kendati demikian, pihak kepolisian menyarankan agar Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi terlebih dahulu menyelesaikan dan memberikan jawaban atas pemeriksaan investigatif tersebut guna menghindari potensi benturan kewenangan dan aturan antarlembaga penegak hukum dan pengawas internal.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi serta instansi terkait demi terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas hukum di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.