Empat Figur Potensial Pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden
Penulis : Chazali H. Situmorang (CHS) Analisis Kebijakan Publik
OPINI - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 membuka keputusan politik yang menentukan arah pemerintahan Prabowo hingga 2029.
Jabatan Wakil Presiden tidak semestinya diisi hanya untuk memenuhi kompromi antarelite. Negara membutuhkan pendamping Presiden yang mampu membaca masalah, mengoordinasikan kebijakan, memimpin birokrasi, serta menjaga kepercayaan publik dan stabilitas koalisi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan jabatan.
Dalam proses yang sedang berjalan, Presiden diminta mengirimkan dua nama setelah menerima surat MPR. Rapat gabungan MPR pada 13 November telah menjadwalkan pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember 2026.
Empat nama di bawah ini merupakan penilaian analitis, bukan daftar pencalonan resmi. Dan tidak tertutup kemungkinan nama lain yang muncul langsung dari kantong Prabowo.
Ukuran penilaiannya mencakup empat hal: kompetensi substantif dan kemampuan mengelola negara; pengalaman politik dan negosiasi; kepemimpinan yang teruji; serta kesesuaian visi dan pola kerja dengan Prabowo.
Kedekatan pribadi dapat membantu, tetapi tidak boleh menggantikan integritas, kapasitas eksekusi, dan independensi penilaian.
1. Sufmi Dasco Ahmad — paling dekat dengan pusat pengambilan keputusan
Dasco memiliki modal kuat dalam pengalaman legislatif dan manajemen politik: Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Gerindra, serta penghubung penting antara partai, parlemen, dan pemerintahan.
Kompetensinya terlihat terutama pada konsolidasi dukungan, penyelesaian kebuntuan politik, dan kemampuan membaca konfigurasi kekuasaan.
Sebagai figur yang lama bekerja bersama Prabowo, peluang kesamaan frekuensi politik dan komunikasi sehari-hari relatif tinggi.
Namun, rekam jejaknya lebih menonjol di arena politik-parlemen daripada sebagai pemimpin eksekutif pemerintahan berskala nasional. Pengangkatannya juga dapat memunculkan pertanyaan tentang konsentrasi kekuasaan pada satu partai.
Dasco telah membantah kabar bahwa dirinya akan menggantikan Gibran pada 4 November; karena itu, penyebutan namanya di sini tidak boleh dibaca sebagai kesediaan atau pencalonan resmi.
2. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) — kuat pada kepemimpinan dan regenerasi
AHY membawa kombinasi pendidikan militer, kepemimpinan organisasi, pengalaman memimpin Partai Demokrat, serta tugas kabinet sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kemampuannya mengomunikasikan gagasan dan memimpin struktur politik dapat membantu Presiden menjembatani pelaksanaan program antarkementerian.
Latar militernya juga berpotensi mempermudah kesamaan disiplin kerja dan komunikasi strategis dengan Prabowo, tanpa berarti kesamaan sikap dalam semua persoalan.
Keterbatasannya ialah jam terbang di pemerintahan pusat yang masih lebih pendek daripada sejumlah tokoh senior. Ia juga perlu membuktikan keberhasilan koordinasi program dan capaian pembangunan yang terukur.
Pada 13 November, AHY menyatakan Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan keputusan kepada Presiden. Pernyataan tersebut bukan bukti bahwa AHY telah diusulkan atau dipilih.
3. Bahlil Lahadalia — modal ekonomi dan kekuatan koalisi
Bahlil memiliki pengalaman pada kebijakan investasi, pengelolaan sumber daya, serta urusan energi, di samping kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dari sisi kompetensi teknokratis, ia dapat menawarkan kemampuan menghubungkan target pertumbuhan, investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja dengan keputusan politik.
Jaringan Golkar juga penting untuk menjaga dukungan pemerintah dalam pembahasan anggaran dan legislasi.
Titik lemahnya ialah risiko munculnya tarik-menarik kepentingan antara agenda pemerintahan, partai, dan kelompok usaha. Kepemimpinan nasional memerlukan lebih dari kelihaian bernegosiasi: diperlukan ketegasan tata kelola, transparansi, kemampuan menjamin keberpihakan kebijakan kepada publik, dan penerimaan lintas kelompok.
Kesamaan frekuensi dengan Prabowo mungkin cukup dalam agenda ekonomi, tetapi kesesuaian cara kerja dan pembagian peran harus diuji, tidak diasumsikan.
4.. Puan Maharani — pengalaman negara dan peluang rekonsiliasi politik
Puan memiliki pengalaman panjang sebagai anggota dan Ketua DPR, serta pernah menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia memahami hubungan eksekutif-legislatif, proses anggaran, dan perundingan antarkekuatan politik.
Dari sudut kepemimpinan, modal utamanya adalah kemampuan bekerja dalam institusi besar dan pengalaman menangani isu lintas sektor.
Jika Prabowo mengutamakan perluasan dukungan serta rekonsiliasi nasional, figur Puan menawarkan pertimbangan yang berbeda dari kandidat internal koalisi.
Tetapi Puan berasal dari PDI Perjuangan, bukan partai pengusung utama pemerintahan Prabowo.
Kesamaan frekuensi program dan kerja politik tidak otomatis terbentuk melalui hubungan baik para elite; diperlukan kesepakatan nyata tentang kebijakan, batas kewenangan, dan komitmen partai.
Opsi ini berpotensi memperluas legitimasi politik, namun juga dapat menimbulkan resistensi dari koalisi yang telah menopang pemerintahan sejak awal.
Penilaian akhir: pilih mitra kerja, bukan sekadar penyeimbang kursi
Keempat figur memiliki keunggulan berbeda. Dasco paling menonjol dalam kedekatan politik dan koordinasi parlemen; AHY pada kepemimpinan, komunikasi, dan regenerasi; Bahlil pada jaringan ekonomi serta dukungan Golkar; sedangkan Puan pada pengalaman kenegaraan dan peluang menjembatani kekuatan politik yang lebih luas. Tidak ada satu nama yang unggul mutlak pada seluruh indikator.
Apabila prioritas Prabowo adalah efektivitas kerja harian dan kesamaan arah, Dasco layak dinilai serius, dengan catatan kapasitas eksekutif dan sikap pribadinya harus diklarifikasi.
Apabila prioritasnya adalah kepemimpinan yang lebih representatif dan menjaga keseimbangan koalisi, AHY layak masuk pertimbangan utama. Bahlil dan Puan tetap penting sebagai pembanding strategis, masing-masing dengan konsekuensi politik yang tidak kecil.
Pada akhirnya, Presiden perlu menguji kandidat secara tertutup melalui agenda kerja konkret: penanganan ekonomi dan fiskal, koordinasi kabinet, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan kesiapan menghadapi krisis.
Wakil Presiden harus cukup sejalan untuk mempercepat keputusan, tetapi cukup kuat untuk menyampaikan keberatan ketika kebijakan berisiko. Itulah pasangan kepemimpinan yang dibutuhkan negara sampai 2029. (Azwar)
Tebet, 13 Nopember 2026
