Investasi Rumah Sakit dan Tanggung Jawab Negara Memperluas Akses Kesehatan

Penulis: Apoteker Chazali H. Situmorang (CHS)

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kebijakan kesehatan harus dinilai dari kemampuan warga memperoleh pertolongan yang bermutu, tepat waktu, dan terjangkau. Masuknya modal asing ke rumah sakit dapat menambah teknologi dan kapasitas pelayanan. 

Namun, pertumbuhan investasi tidak otomatis memperluas akses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kita perlu mengkritisi arah kebijakan Kementerian Kesehatan ketika pengembangan pasar rumah sakit berjalan lebih cepat daripada kepastian pembiayaan dan pemerataan layanan. 

Negara wajib memastikan bahwa keuntungan usaha mempunyai hubungan yang nyata dengan manfaat publik.

Investasi harus mempunyai kewajiban sosial yang terukur

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 membuka penyelenggaraan rumah sakit dengan penanaman modal asing (PMA). Pasal 10 mengatur antara lain pilihan minimal 50 tempat tidur dengan satu pelayanan berklasifikasi paripurna, atau minimal 200 tempat tidur dengan dua pelayanan paripurna. 

Ada pengecualian tertentu, termasuk investasi melalui grup rumah sakit, dengan kriteria yang pengaturan lanjutnya diserahkan kepada Menteri. Ketentuan lokasi juga mensyaratkan kajian kebutuhan dan kelayakan. Artinya, instrumen untuk mengarahkan investasi sebenarnya tersedia; *pertanyaannya adalah kebutuhan siapa yang menjadi ukuran.* 

Kita tidak cukup menanyakan berapa nilai investasi atau berapa gedung baru dibangun. Pemerintah perlu membuka peta persebaran investasi, perubahan kepemilikan, kapasitas yang melayani JKN, dan keterjangkauan tarif. 

Penelusuran ini belum menghasilkan seri data nasional investasi asing rumah sakit yang memadai untuk menyatakan besaran lonjakannya. Karena itu, kritik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah risiko arah kebijakan dan lemahnya jaminan manfaat publik, bukan sekedar isyu bahwa seluruh layanan sudah dikuasai asing.

Secara ekonomi, investor cenderung memilih lokasi dengan daya beli tinggi, kepastian pasar, serta tenaga ahli yang tersedia. Tanpa pengarah yang kuat, rumah sakit bertambah di pusat pertumbuhan, sementara warga kepulauan tetap menanggung perjalanan dan kehilangan pendapatan untuk berobat. 

Perekrutan spesialis oleh jaringan besar juga berpotensi mengurangi tenaga di fasilitas lain. Ini risiko yang perlu diuji melalui data perpindahan tenaga dan perubahan waktu tunggu, jangan dulu  diasumsikan sudah terjadi di setiap daerah.

Kekhawatiran tentang oligarki asing yang bersekutu dengan birokrasi pemerintah  harus diterjemahkan menjadi pengawasan yang konkret. Memang belum ada bukti dan  dasar dalam sumber yang ditelaah untuk menuduh pihak tertentu bersekongkol. 

Namun, pemerintah wajib membuka pemilik manfaat akhir, hubungan afiliasi, pemberian fasilitas fiskal, dan alasan pengecualian perizinan. 

Pengawasan persaingan harus mencakup konsentrasi pasar setempat serta transaksi dengan perusahaan terafiliasi. Kebangsaan pemodal tidak menggantikan kewajiban mencegah benturan kepentingan.

Setiap insentif publik layak disertai kontrak manfaat publik: kapasitas layanan JKN sesuai kompetensi, dukungan jejaring rujukan, transfer pengetahuan, dan kontribusi ke wilayah kekurangan layanan. 

Targetnya harus diumumkan, diaudit, dan disertai konsekuensi bila tidak dipenuhi. Subsidi sebaiknya membeli pelayanan yang jelas bagi pasien, dengan batas tarif dan verifikasi mutu, sehingga tidak berubah menjadi bantuan tanpa kewajiban kepada pemilik modal.

Kepastian tarif dan kelas standar tidak boleh terus tertunda

Istilah yang kini digunakan pemerintah adalah Indonesian Diagnosis Related Groups atau iDRG, sebagai arah pengganti INA-CBG. Kemenkes pada 2 Oktober 2026 masih menyebut uji coba reformasi JKN di Bandung, Makassar, Tulungagung, dan Muara Enim. 

Uji coba itu mencakup iDRG, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta rujukan berbasis kemampuan pelayanan. DJSN juga melaporkan pematangan simulasi pada Agustus 2026. Bukti tersebut menunjukkan proses reformasi berjalan, tetapi belum cukup untuk menyatakan tarif final sudah berlaku seragam secara nasional. 

Karena itu, kritik terhadap belum tuntasnya perhitungan tarif perlu diarahkan pada keterbukaan hasil dan kepastian transisi. Mengganti pengelompokan diagnosis belum menjawab apakah pembayaran menutup biaya pelayanan yang diperlukan. 

Kemenkes perlu memublikasikan metode penghitungan biaya, keterwakilan rumah sakit sampel, penyesuaian wilayah, perlakuan terhadap kasus kompleks, serta dampak pada rumah sakit daerah. 

Tarif dasar harus dinilai bersama kecukupan anggaran dan ketepatan pembayaran klaim. Pemerintah tidak dapat menyelesaikannya hanya dengan perubahan aplikasi.

Tarif yang terlalu rendah berisiko mendorong pembatasan layanan atau pemindahan pasien berbiaya tinggi; tarif yang terlalu longgar mengancam keberlanjutan dana JKN. 

Jalan keluarnya ialah uji dampak yang terbuka, audit klinis, dan mekanisme pembayaran tambahan yang terukur untuk kasus luar biasa. Keberhasilan harus dibaca dari keselamatan pasien, penurunan waktu tunggu, dan berkurangnya pengeluaran pribadi. Besarnya penghematan klaim saja belum membuktikan bahwa kebutuhan medis sudah terpenuhi.

Mandat kelas standar berasal dari Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Perpres Nomor 59 Tahun 2024 kemudian merinci KRIS sebagai standar minimum  fasilitas ruang rawat inap ( dalam UU SJSN tidak dikenal istilah standar minimum). 

KRIS tidak boleh dipersempit menjadi renovasi kamar. Perbaikan kepadatan ruang dan sarana sanitasi harus disertai penjagaan kapasitas tempat tidur, ketersediaan perawat, serta kontinuitas pelayanan. 

Bila penataan ruang mengurangi kapasitas tanpa pengganti, standar fisik membaik sementara antrean memanjang. Kemenkes bersama BPJS Kesehatan, DJSN, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab pembiayaannya. 

Pasien membutuhkan kepastian hak selama transisi, bukan kebingungan mengenai kelas dan pembayaran.

Cek kesehatan harus berujung pada pengobatan

Rilis Kemenkes pada momentum Hari Kesehatan Nasional 2026 menyatakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 114 juta warga dan mendeteksi lebih dari 8 juta kasus hipertensi dan diabetes tanpa gejala. . 

Temuan skrining, diagnosis terkonfirmasi, dan komplikasi katastropik merupakan kategori berbeda; jumlah kasus pun belum tentu sama dengan jumlah individu unik. 

Justru di sini tantangan kebijakan menjadi nyata. Hipertensi dan diabetes memerlukan konfirmasi diagnosis, pengobatan teratur, serta pemantauan agar tidak berkembang menjadi komplikasi jantung, stroke, atau gagal ginjal. 

Menemukan risiko tanpa memastikan pengobatan akan meninggalkan warga dengan kecemasan dan kebutuhan biaya. Anggaran deteksi dini harus terhubung dengan obat, pemeriksaan lanjutan, kapasitas Puskesmas, dan rujukan yang benar-benar bisa diakses.

Pemerataan harus menjadi ukuran keberhasilan

Hambatan JKN juga terletak pada kesinambungan kepesertaan. DJSN melaporkan cakupan 98,60 persen per 30 Juni 2026, dengan tingkat keaktifan peserta 80,25 persen. Kedua ukuran ini tidak boleh dipertukarkan. Terdaftar belum selalu berarti dapat menggunakan manfaat tanpa hambatan administrasi. 

Tindak lanjut CKG perlu sekaligus memeriksa status JKN, membantu pemulihan kepesertaan, dan memastikan subsidi iuran bagi warga yang memenuhi persyaratan. 

Kritik harus adil terhadap kebijakan yang telah ada. Kemenkes sudah menyediakan tunjangan khusus bagi spesialis dan subspesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. 

Informasi resmi Ditjen SDMK menyebut Rp30.012.000 ( 30 juta)  per bulan di luar penghasilan lain, merujuk Perpres Nomor 81 Tahun 2025. 

Jadi, masalahnya bukan ketiadaan seluruh insentif, melainkan ketepatan sasaran, realisasi pembayaran, dan kemampuan mempertahankan tenaga. Kehadiran dokter perlu dibuktikan melalui layanan yang berlangsung, bukan jumlah surat penugasan. 

Insentif finansial harus ditopang rumah dinas, keamanan, dukungan keluarga, pendidikan berkelanjutan, dan jalur karier. Dokter bedah tidak dapat bekerja sendiri tanpa anestesi, perawat terampil, darah, listrik, oksigen, dan alat yang terpelihara. 

Redistribusi fasilitas berarti membangun paket kemampuan pelayanan menurut kebutuhan wilayah. Pemerintah juga perlu membiayai transportasi rujukan dan dukungan pasien yang harus menyeberang pulau; jaminan biaya tindakan belum menyelesaikan biaya mencapai rumah sakit.

Kemenkes melaporkan 21 dari rencana peningkatan 66 RSUD di wilayah terpencil telah beroperasi. Capaian ini perlu dihargai dan diaudit fungsinya. 

Ukuran berikutnya ialah berapa layanan spesialistik tersedia setiap minggu, berapa pasien selesai ditangani di daerah, dan berapa lama warga menunggu. 

Pengembangan RSUD serta jejaring pengampuan perlu mendapat dukungan operasi berkelanjutan. Gedung dan alat yang dibeli tanpa tenaga serta biaya pemeliharaan akan memperbesar aset tanpa memperluas pertolongan.

Arah koreksinya jelas. Pemerintah perlu menerbitkan peta kebutuhan dan kapasitas layanan per wilayah; mengikat fasilitas investasi dengan kewajiban pelayanan publik; serta membuka hasil uji tarif iDRG dan evaluasi KRIS berikut tenggat penyelesaiannya. 

Tindak lanjut CKG harus dilaporkan sampai pengobatan dan pengendalian penyakit. Untuk daerah sulit, anggaran harus membiayai paket tenaga, sarana, dan transportasi secara bersama. Seluruhnya perlu dinilai melalui indikator akses yang dapat dilihat masyarakat.

Kita tidak boleh menyerahkan arah pelayanan kesehatan kepada kemampuan pasar memilih pasien dan lokasi. Modal dapat membantu pembangunan, tetapi negara harus menentukan kewajiban sosial dan menjaga agar keuntungan tidak diperoleh melalui pengabaian kebutuhan warga. 

*Kedaulatan kesehatan tampak ketika peserta JKN di daerah terpencil mempunyai jalan yang nyata menuju pengobatan. Itulah ukuran yang harus mendahului kebanggaan atas besarnya investasi rumah sakit.*

Referensi 

[1] Permenkes 6/2026, Pasal 8 dan 10. jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2026permenkes006.pdf

[2] Kemenkes, Makassar Jadi Lokasi Uji Coba Reformasi JKN, 2 Oktober 2026. kemkes.go.id/id/makassar-jadi-lokasi-uji-coba-reformasi-jkn-rujukan-pasien-berbasis-kompetensi

[3] DJSN, Simulasi Pembayaran iDRG KRIS dan RBKP, 19 Agustus 2026. djsn.go.id/berita/djsn-bersama-kemenkes-dan-lintas-sektor-matangkan-simulasi-pembayaran-idrg-kris-dan-rbkp

[4] UU 40/2004 Pasal 23; DJSN, Penjelasan Perpres 59/2024. djsn.go.id/berita/press-release-djsn-terkait-perpres-nomor-59-tahun-2024-tentang-perubahan-ketiga-atas-perpres-nomor-82-tahun-2018-tentang-jaminan-kesehatan

[5] Kemenkes, Komitmen Sehat untuk Semua pada HKN ke 62, November 2026. kemkes.go.id/id/kemenkes-tegaskan-komitmen-sehat-untuk-semua-di-hari-kesehatan-nasional-ke-62-

[6] DJSN, Peluncuran NADI JKN, 4 Agustus 2026. djsn.go.id/berita/peluncuran-program-nadi-jkn-untuk-menjaga-keaktifan-kepersertaan

[7] Ditjen SDMK Kemenkes, Tunjangan Khusus. ditjen-sdmk.kemkes.go.id/p/program-tunjangan-khusus.

(Azwar)

Cibubur, 14 Nopember 2026