KI Pusat Gelar Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mengarahkan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 tidak hanya pada pemenuhan standar layanan informasi, tetapi juga pada dampak kebijakan keterbukaan terhadap masyarakat.
Badan publik perlu membuktikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Menurut Handoko, keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi informasi belum cukup menggambarkan keberhasilan keterbukaan informasi apabila tidak disertai bukti manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui Presentasi Uji Publik yang akan dilaksanakan, kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik. Ke depan, KI Pusat juga akan melakukan kajian dan refleksi terhadap pelaksanaan Monev 2026. Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan metode agar dampak keterbukaan informasi dapat diukur secara lebih konkret,” ujar Handoko.
Orientasi tersebut menempatkan efektivitas kebijakan sebagai bagian penting dalam penilaian Monev 2026. Artinya, keberhasilan badan publik tidak hanya diukur dari ketersediaan informasi dan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga dari sejauh mana keterbukaan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan Monev 2026 juga mendukung agenda strategis pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan mengacu pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Pada tahun 2026, KI Pusat melakukan penilaian terhadap 385 badan publik dari tujuh kategori, yakni 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan 8 partai politik.
Rangkaian penilaian telah melalui pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh masing-masing badan publik pada aplikasi E-Monev dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh KI Pusat. Pemeriksaan mencakup kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, pengembangan situs web sebagai sarana layanan informasi, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID. KI Pusat juga memeriksa kesesuaian jawaban dan bukti pendukung yang disampaikan badan publik.
Dari 385 badan publik yang terdata sebagai peserta Monev 2026, sebanyak 335 badan publik telah mengisi SAQ pada aplikasi E-Monev, atau mencapai 87,01 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap Presentasi Uji Publik, dengan persentase sebesar 84,18 persen dari badan publik yang telah mengisi SAQ.
Mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”, Presentasi Uji Publik diarahkan untuk mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta dampak implementasi keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Penilaian mencakup tiga aspek, yaitu komitmen dengan bobot nilai 50, kebijakan 25, dan dampak 25. Kehadiran dan keaktifan pimpinan badan publik turut menjadi pertimbangan dalam aspek komitmen. Sementara itu, hasil Presentasi Uji Publik berkontribusi sebesar 20 persen terhadap penilaian akhir Monev 2026.
Untuk memastikan penilaian mempertimbangkan berbagai perspektif, KI Pusat melibatkan panelis dari unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi. Materi presentasi meliputi visi dan komitmen pimpinan, kebijakan keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi badan publik, serta bukti dampak implementasinya. Penilaian dampak mencakup perubahan tata kelola internal dan manfaat keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menekankan pentingnya integrasi kebijakan keterbukaan informasi dengan tugas dan fungsi badan publik. “Kebijakan keterbukaan informasi harus terintegrasi dengan program dan kegiatan badan publik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujar Dery.
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026, pukul 08.10–17.00 WIB, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Pada akhirnya, kualitas keterbukaan informasi tidak hanya tercermin dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkannya untuk memahami kebijakan, mengawasi kinerja badan publik, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan publik. Melalui Monev 2026, KI Pusat mendorong agar hak atas informasi benar-benar menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. (Azwar)
