Pemkot Jakarta Timur Tertibkan 20 Bangunan PKL di Terminal Pulo Gadung, Siapkan Lokasi Relokasi
JAKARTA TIMUR, Wartapembaruan.co.id – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menertibkan 20 bangunan semi permanen yang digunakan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Terminal Pulo Gadung, Rabu (11/11/2026). Penertiban dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto. Ia menjelaskan, penertiban dilakukan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan aktivitas PKL yang menggunakan area fasos-fasum dan menyebabkan kemacetan, khususnya pada pagi hari. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat yang menggunakan akses jalan di sekitar terminal.
Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh Kelurahan Pulo Gadung melalui surat tertanggal 31 Agustus 2026.
“Hari ini kami melaksanakan penegakan Perda di wilayah Pulo Gadung, khususnya Terminal Pulo Gadung. Ini karena adanya aduan masyarakat tentang aktivitas PKL yang berada di atas fasos-fasum dan sangat mengganggu, terutama menyebabkan kemacetan pada pagi hari,” ujar Kusmanto.
Sebelum pelaksanaan penertiban, Pemkot Administrasi Jakarta Timur telah melakukan sejumlah tahapan prosedural, mulai dari rapat koordinasi hingga penyampaian Surat Peringatan (SP) I, II, dan III kepada para pedagang.
Surat Peringatan I disampaikan pada 22 Oktober 2026 dengan tenggat waktu tujuh hari kerja, dilanjutkan SP II pada 2 November 2026 dengan tenggat tiga hari kerja, serta SP III pada 5 November 2026 dengan tenggat waktu satu hari.
Dalam pelaksanaannya, penertiban melibatkan 268 personel gabungan yang terdiri dari 83 personel Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), 150 personel Satpol PP, serta 25 personel TNI/Polri. Seluruh rangkaian kegiatan mengedepankan pendekatan humanis melalui pemberian imbauan dan peringatan secara bertahap kepada para pedagang sebelum tindakan penertiban dilakukan.
“Kami meminta bantuan Satpol PP dan jajaran untuk melakukan penegakan. Namun demikian, tetap didahului dengan pendekatan humanis, dengan memberikan imbauan mulai dari SP I, II, dan III supaya masyarakat atau pihak yang terdampak lebih memahami,” jelas Kusmanto.
Sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan usaha para pedagang, Pemkot Administrasi Jakarta Timur juga menyiapkan alternatif lokasi usaha melalui Perumda Pasar Jaya. Para pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mengajukan penempatan di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya maupun lokasi penampungan UMKM binaan Jakarta Timur dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Mereka dapat mengajukan penempatan di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya maupun lokasi penampungan UMKM binaan Jakarta Timur dengan memenuhi persyaratan yang berlaku,” ungkapnya.
Pasca penertiban, Pemkot Administrasi Jakarta Timur akan terus melakukan pengawasan di kawasan Terminal Pulo Gadung untuk memastikan area yang telah ditata tetap tertib dan tidak kembali digunakan untuk mendirikan bangunan atau lapak PKL yang melanggar ketentuan.
Melalui penataan tersebut, diharapkan fungsi fasilitas umum di kawasan Terminal Pulo Gadung dapat kembali optimal sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran akses bagi masyarakat.
