Pemprov Kaltara Gencarkan Penguatan UMKM Lewat Festival Kemudahan Usaha Mikro
TARAKAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor usaha mikro melalui penguatan legalitas, jaminan pelindungan, serta perluasan jangkauan pasar.
Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, ketika meresmikan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang berlangsung di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11/2026).
Acara yang mengangkat tema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar” ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Moraza, Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, SH, beserta jajaran pemangku kepentingan terkait.
Sebagai wujud nyata dalam mendukung ekosistem UMKM di daerah, Pemprov Kaltara turut meneken nota kesepakatan bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangkaian acara tersebut.
Di samping penandatanganan kerja sama, pihak BRI juga menyerahkan hibah satu unit kendaraan ambulans kepada Pemprov Kaltara guna memperkuat fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Gubernur Zainal memaparkan bahwa sektor usaha mikro memegang peranan krusial sebagai roda penggerak utama perekonomian lokal, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi di Kaltara wajib memprioritaskan kelompok ini.
“Kebijakan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perhatian utama kepada usaha mikro. Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal.
Merujuk pada data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), total populasi UMKM di Kaltara mencapai 51.840 unit yang didominasi hampir sepenuhnya oleh kategori usaha mikro.
Secara rinci, sebaran tersebut mencakup sektor pariwisata sebanyak 14.548 unit, bidang kuliner 6.227 unit, kerajinan tangan 611 unit, sektor perumahan rakyat 468 unit, serta bidang kesehatan dan kecantikan sebanyak 182 unit.
Menurut Gubernur, kuantitas yang masif ini di satu sisi merupakan potensi besar, namun di sisi lain menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat.
Kendala yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha meliputi pengurusan legalitas, kesulitan permodalan, tata kelola keuangan yang belum tertib, manajemen bisnis, standar mutu produk, hingga persoalan pemasaran serta distribusi.
Ditambah lagi, kondisi topografi Kaltara yang bercirikan wilayah perbatasan serta letak antarwilayah yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri dalam meratakan distribusi produk dan memperluas pangsa pasar UMKM.
“Penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal, tetapi wajib disertai peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko,” tegasnya.
Selain menggenjot kapasitas bisnis, aspek proteksi atau pelindungan juga menjadi poin krusial yang harus diperhatikan demi kelangsungan usaha para pelaku mikro.
“Pelaku usaha mikro perlu memperoleh pelindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha. Akses jaminan kredit, pelindungan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelindungan UMKM,” ujarnya.
Melalui penyelenggaraan festival ini, sinergi yang solid antara pemerintah, institusi perbankan, dunia usaha, serta elemen masyarakat diharapkan mampu mendongkrak daya dukung bagi para pelaku usaha mikro.
“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga usaha mikro di Kaltara semakin legal, terlindungi, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
