Perkara Ijazah Heboh Satu Negara, Memalukan Sekali!
Oleh: Syahrul Amin, S.Sos ( PMII Aceh)
OPINI - Ada sesuatu yang terasa janggal sekaligus memprihatinkan ketika persoalan ijazah menjadi perdebatan besar hingga menyita perhatian satu negara. Isu yang seharusnya dapat dijelaskan melalui mekanisme hukum, bukti administrasi, dan keterbukaan justru berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sungguh memalukan apabila persoalan seperti ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian. Bukan semata-mata karena nama seseorang menjadi sorotan, melainkan karena polemik tersebut telah menyita energi publik dan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Persoalan ijazah bukanlah perkara yang seharusnya diselesaikan melalui saling sindir, saling tuduh, ataupun perang opini di media sosial. Jika ada pihak yang mempertanyakan keabsahan sebuah ijazah, maka jawaban terbaik adalah pembuktian yang terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Namun, ada satu pertanyaan yang juga patut diajukan kepada publik: Jika persoalan ijazah seorang tokoh menjadi perhatian begitu besar, mengapa transparansi dan pemeriksaan dokumen pendidikan tidak menjadi bagian dari budaya pertanggungjawaban publik yang berlaku secara adil?
Pertanyaan tersebut bukan berarti setiap orang harus dianggap bermasalah. Bukan pula berarti semua pejabat negara harus dicurigai. Akan tetapi, jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa persyaratan administrasi dan ketentuan hukum telah dipenuhi oleh siapa pun yang menduduki jabatan tersebut.
Jika pemeriksaan memang diperlukan, hendaknya dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, melalui lembaga yang berwenang, dan dengan standar yang sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan politik.
Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai tuduhan yang belum terbukti dianggap sebagai kebenaran. Kritik harus tetap berdasarkan fakta, bukan kebencian. Sebab, demokrasi bukanlah ruang untuk menghakimi seseorang tanpa bukti, melainkan ruang untuk menguji kekuasaan melalui pertanyaan, kritik, dan pertanggungjawaban.
Yang lebih memprihatinkan, ketika masyarakat sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga pelayanan publik, perhatian nasional justru tersedot oleh polemik yang tak kunjung menemukan ujung penyelesaian.
Rakyat tentu berharap para pemimpin dan lembaga negara lebih banyak memberikan jawaban atas persoalan bangsa daripada membiarkan perdebatan terus membesar tanpa kepastian.
Jangan sampai persoalan ijazah menjadi cermin buruk bagi wajah demokrasi kita. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum, lembaga negara, dan prinsip keadilan.
Pada akhirnya, siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, semua harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika benar, buktikan kebenarannya. Jika ada kekeliruan, selesaikan sesuai aturan. Jangan biarkan bangsa ini terus terjebak dalam polemik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan transparansi dan ketegasan.
Negara ini terlalu besar untuk terus disibukkan oleh polemik yang tidak kunjung selesai. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan tontonan perdebatan tanpa akhir.
