PERNYATAAN SIKAP DPP IKAL-LEMHANNAS Terkait Perkembangan Situasi Nasional Terkiini

"Menjaga Ketenangan, Mengawal Kebenaran, Menegakkan Keadilan, dan Memperkuat Ketahanan Nasional"

Jakarta - Menyikapi pemberitaan mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut-sebut melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta sejumlah staf, yang diduga berlangsung sejak masa jabatannya hingga periode 2025–2026 dan menyasar Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara, pejabat pemerintahan, pimpinan partai politik, kalangan pengusaha, serta tokoh masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPP IKAL-Lemhannas) menyampaikan keprihatinan dan perhatian yang mendalam.

Persoalan ini bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa. Apabila terbukti, praktik tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang berpotensi mengancam keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan lembaga negara, kedaulatan bangsa, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Terlebih apabila fasilitas, teknologi, dan sumber daya negara digunakan untuk kepentingan di luar mandat hukum dan kepentingan nasional.

Sebagai organisasi yang menghimpun para alumni pendidikan Lemhannas, yang memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta ketahanan nasional, IKAL-Lemhannas memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan kekuasaan harus disikapi secara serius, objektif, dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPP IKAL-Lemhannas menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan Asas Keadilan

IKAL-Lemhannas menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh berada di atas hukum. Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang, jabatan, maupun fasilitas negara untuk melakukan penyadapan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan pengkhianatan terhadap amanah jabatan publik.

Namun demikian, setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

2. Mendorong Pengungkapan Perkara Secara Menyeluruh dan Tuntas

IKAL-Lemhannas mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh, mulai dari kronologi, latar belakang, modus operandi, sumber perintah, pihak-pihak yang terlibat, penggunaan fasilitas negara, hingga dampak yang ditimbulkan.

Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi harus mampu mengungkap apabila terdapat pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, maupun memperoleh manfaat dari praktik tersebut.

3. Mengungkap Motif dan Tujuan di Balik Dugaan Penyadapan Ilegal

IKAL-Lemhannas memandang penting untuk mengungkap motif, tujuan, serta kepentingan yang melatarbelakangi dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.

Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa tidak terdapat agenda tersembunyi, kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik tertentu yang memanfaatkan instrumen negara untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara.

4. Menegaskan Akuntabilitas dan Integritas Organisasi

IKAL-Lemhannas menegaskan bahwa organisasi tidak akan memberikan perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Apabila terdapat anggota IKAL-Lemhannas yang berdasarkan proses hukum dan keputusan yang berwenang dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana terkait perkara ini, organisasi akan mengambil tindakan tegas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk pencabutan status keanggotaan.

Bagi IKAL-Lemhannas, integritas, kehormatan, dan tanggung jawab kebangsaan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

5. Mendorong Pembenahan Sistem dan Pengawasan Teknologi Penyadapan Negara

IKAL-Lemhannas mendesak perlunya evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penggunaan teknologi penyadapan yang dimiliki negara.

Setiap penggunaan instrumen penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur dan mekanisme pengawasan yang ketat, serta menghormati hak asasi manusia dan prinsip perlindungan privasi warga negara.

Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat aktif maupun mantan pejabat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuasaan tertentu.

6. Memberikan Kepercayaan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Bekerja secara Profesional dan Independen

IKAL-Lemhannas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan memberikan ruang yang memadai kepada tim Kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan kredibel.

Penanganan perkara harus dipercayakan kepada mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap membuka ruang pengawasan publik secara proporsional dan bertanggung jawab.

Kepercayaan masyarakat tersebut harus dijawab melalui pengamanan barang bukti, perlindungan terhadap saksi, pemeriksaan yang bebas dari intervensi, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara secara berkala sesuai ketentuan hukum.

IKAL-Lemhannas meyakini bahwa dengan integritas, keberanian, dan profesionalisme aparat penegak hukum, kebenaran dapat diungkap secara terang dan setiap pelanggaran yang terbukti dapat ditindak secara adil tanpa pandang bulu.

7. Memperkuat Pembatasan Kekuasaan dan Mekanisme Pengawasan Negara**

IKAL-Lemhannas menegaskan bahwa kekuasaan negara harus senantiasa dibatasi, dikontrol, dan dijalankan berdasarkan konstitusi serta prinsip negara hukum.

Kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang efektif berpotensi melahirkan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme *checks and balances*, pengawasan internal dan eksternal, serta akuntabilitas lembaga negara harus terus diperkuat.

Tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol dan tidak boleh ada pejabat yang menggunakan kewenangannya seolah-olah berada di atas hukum.

8. Menjaga Persatuan Nasional dan Ketahanan Bangsa

IKAL-Lemhannas mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, memperkuat solidaritas kebangsaan, serta menghindari penyebaran informasi, spekulasi, dan tuduhan yang belum terverifikasi.

Kita harus memastikan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun polarisasi politik yang dapat melemahkan persatuan dan ketahanan nasional.

Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

PENUTUP

IKAL-Lemhannas memandang bahwa persoalan ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat supremasi hukum, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memastikan seluruh instrumen kekuasaan negara digunakan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Kebenaran harus diungkap, keadilan harus ditegakkan, dan setiap penyalahgunaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga tidak boleh ada penghakiman tanpa pembuktian.

Sebagai bagian dari kekuatan moral dan intelektual bangsa, IKAL-Lemhannas akan terus berkomitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, demokrasi konstitusional, serta ketahanan nasional.

Mari kita jaga Indonesia dengan kejernihan berpikir, keteguhan sikap, kedewasaan berdemokrasi, dan keberanian menegakkan kebenaran.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.

DPP IKAL-LEMHANNAS