Prabowo Harus Sapu Bersih Termul di Kabinet
Penulis: Chazali H. Situmorang (CHS) Analisis Kebijakan Publik
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Presiden Prabowo Subianto harus merombak kabinet dan menata kembali lingkaran pejabat yang mengendalikan akses ke pusat pemerintahan. Kasus penyadapan terhadap Presiden memperlihatkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kewenangan sensitif dipercayakan tanpa pengawasan yang memadai.
Sejak awal, Prabowo semestinya membangun tim yang bekerja menurut mandat pemerintahannya sendiri, dengan garis pertanggungjawaban yang jelas.
Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden. Pada 5 November, Polri menyatakan Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya ditahan di Mako Brimob.
Presiden telah menyampaikan keprihatinan atas penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan bukti elektronik. Status tersangka masih harus diuji melalui proses hukum. Penyelidikan yang sedang digali, mendalami kemungkinan tersedianya petunjuk keterlibatan Jokowi atau menteri tertentu dalam perkara itu.
Secara politik, kita patut mempertanyakan seberapa besar pengaruh jaringan pemerintahan lama terhadap keputusan kabinet sekarang. Istilah *“termul”* dalam tulisan ini merujuk pada jejaring loyalitas politik kepada Jokowi populer juga disebut Geng SOLO.
Ukurannya adalah tindakan. Apakah seorang pejabat bekerja untuk agenda pemerintahan sekarang, atau memakai jabatan untuk melayani kepentingan jaringan di luar pemerintahan? Pertanyaan itu harus dijawab dengan memeriksa keputusan, konflik kepentingan, dan penggunaan kewenangan masing-masing pejabat.
Wacana tiga periode pernah muncul pada masa pemerintahan Jokowi. Pada 10 April 2022, Walaupun kemudian, Jokowi menegaskan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal dan meminta agar spekulasi mengenai perpanjangan jabatan dijernihkan.
Kemudian, putranya, Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo dengan menggunakan Suket bodong. Bagi kita, kedudukan Gibran membuat pertanyaan tentang pengaruh politik keluarga Jokowi tetap relevan. Seberapa jauh pengaruh itu bekerja dalam kabinet harus dilihat dari kebijakan konkret Prabowo yang bisa diperiksa.
Prabowo melantik 48 menteri pada awal pemerintahannya. Angka “hampir 40 persen” yang dipakai untuk menggambarkan besarnya kubu Jokowi yang disebut Termul. Riwayat jabatan bisa diperiksa, sedangkan loyalitas politik harus dinilai dari perilaku dan implementasi kebijakan yang diterbitkan. .
Justru karena taruhannya besar, Presiden harus mengetahui siapa yang memiliki konflik kepentingan, siapa yang memegang akses sensitif, dan bagaimana akses itu digunakan.
Rombak Kabinet dan Amankan Pusat Kekuasaan
Kita bersyukur kepada Allah bahwa perkara ini terungkap dan dapat diproses. Rasa syukur itu harus diikuti tindakan. Jika komunikasi kepala negara dapat diakses secara ilegal, informasi mengenai keputusan pemerintahan, penegakan hukum, atau strategi keamanan dapat jatuh ke tangan pihak yang berkepentingan.
Presiden perlu memerintahkan pemeriksaan atas siapa yang dapat mengakses komunikasi dan dokumen sensitif, siapa yang memberi izin, dan apakah setiap akses tercatat serta dapat diaudit. Dan yang penting SIAPA END USERNYA.
Prabowo juga perlu meninjau orang-orang yang diberi tanggung jawab di kementerian dan lembaga strategis. Masukan masyarakat yang ramai dapat menjadi petunjuk awal. Tindak lanjuti laporan yang menyebut keputusan, tanggal, dokumen, atau bentuk penyimpangan yang bisa diperiksa.
Jika hasil evaluasi menunjukkan seorang menteri memakai jabatannya untuk melindungi jaringan politik, menyalahgunakan akses, atau menghalangi pemeriksaan, Presiden harus menggantinya. Ukuran yang sama harus berlaku kepada semua orang, termasuk mereka yang dekat dengan Prabowo sendiri.
Perombakan kabinet dan penyidikan dapat berjalan bersamaan dengan tujuan masing-masing. Penyidik perlu menelusuri siapa yang meminta akses, siapa yang menjalankan perintah, ke mana informasi mengalir, dan siapa yang menerimanya.
Presiden dapat menilai kelayakan pejabat memegang tanggung jawab strategis berdasarkan temuan yang terverifikasi, konflik kepentingan, dan rekam kinerja. Dengan begitu, keputusan politik dapat diambil tanpa mendahului penetapan tanggung jawab pidana.
Karena kasus penyadapan oleh Listyo Sigit, bukan tidak mungkin melibat birokrasi sipil di Kementerian mauapun Badan Negara sebagai suatu jejaring yang sudah dibangun oleh jaringan kekuasaan sebelumnya.
Sejak awal, Prabowo semestinya menetapkan batas yang tegas antara kompromi koalisi dan kendali atas pemerintahan. Kompromi pembentukan kabinet tidak boleh memberi siapa pun hak untuk mengatur jalur informasi atau menghalangi keputusan Presiden.
Sekarang waktunya memperbaiki keadaan. Isi jabatan strategis dengan orang yang mampu bekerja, bersedia diawasi, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.
Kalau pemeriksaan menemukan menteri yang menempatkan kepentingan jejaring lama di atas kepentingan negara, Prabowo harus berani memberhentikannya. Publik berhak mengetahui dasar perombakan sejauh dapat diumumkan.
Di situlah ketegasan Presiden diuji. Ia harus sanggup mengambil kembali kendali atas keputusan pemerintahannya sendiri. Apapun risiko yang harus dihadapinya. Rakyat pasti dibelakang Presidennya. Sekalipun langkah itu akan mengganggu kenyamanan para pendukungnya. (Azwar)
