PRAHARA BANGSA: Bagaimana Harusnya Prabowo Bersikap

OPINI - Di tengah dinamika politik yang kian memanas, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada ujian sangat serius tentang supremasi hukum, etika kekuasaan, dan kedewasaan demokrasi. 

Munculnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi di lingkungan kepolisian, termasuk nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebagai sekadar konflik antarelite. 

Terlebih, jika memang benar penyadapan tersebut menyasar presiden, sejumlah pimpinan partai politik, hingga media, maka persoalannya menyentuh langsung fondasi demokrasi dan keamanan negara. 

Namun demikian, di tengah silang pendapat dan berbagai kepentingan politik yang mengiringinya, satu pertanyaan penting patut diajukan: bagaimana sebaiknya Presiden Prabowo Subianto bersikap? 

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo tentut dituntut untuk tidak sekadar memastikan hukum berjalan, tetapi juga menjaga persatuan nasional. 

Dirinya perlu menunjukkan ketegasan tanpa kehilangan kejernihan berpikir, serta kewibawaan tanpa terjebak dalam pertarungan emosional. 

Sebab, ketika elite saling berhadapan, masyarakat di akar rumput berisiko menjadi pihak yang paling terdampak. 

Di sinilah kepemimpinan seorang presiden diuji, bukan semata-mata memenangkan pertarungan politik, melainkan merawat keutuhan bangsa di tengah prahara.

Penyadapan Ilegal dan Ujian Supremasi Hukum

Dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan perkara serius yang tidak boleh disederhanakan menjadi pertarungan kepentingan politik. 

Seandainya benar terdapat tindakan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, terlebih terhadap Presiden, sejumlah petinggi partai politik, dan media, maka persoalan tersebut menyentuh ranah yang sangat fundamental, yakni perlindungan privasi, kebebasan, keamanan negara, serta prinsip negara hukum.

Dalam negara hukum demokratis, kewenangan aparat penegak hukum bukanlah kekuasaan tanpa batas. 

Penyadapan, sebagai tindakan yang dapat membatasi hak privasi seseorang, harus memiliki landasan hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan. 

Tidak seorang pun boleh menggunakan kewenangan negara untuk memenuhi hasrat dan kepentingan pribadi, kelompok, atau agenda politik tertentu. 

Apalagi jika tindakan itu menyasar kepala negara dan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.

Karenanya, jika proses hukum memang telah menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka sebagaimana informasi yang beredar, proses tersebut harus berjalan secara objektif, transparan, dan profesional. 

Status tersangka bukanlah vonis bersalah. Ia tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan kesempatan membela diri. 

Akan tetapi, jabatan, pangkat, rekam jejak, maupun kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum apabila kesalahannya kelak terbukti.

Justru di sinilah wibawa negara diuji. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan strategis. 

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku tanpa pengecualian. Jika terbukti melanggar hukum, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, dugaan penyadapan terhadap presiden bukan persoalan personal semata. Presiden merupakan simbol negara sekaligus pemegang mandat konstitusional yang tidak bisa diperlakukan sembarang. 

Tindakan ilegal terhadap komunikasi dan privasinya, bila terbukti, dapat menimbulkan persoalan serius mengenai keamanan negara dan integritas institusi pemerintahan. 

Hal serupa berlaku terhadap penyadapan terhadap pimpinan partai politik dan media. Demokrasi membutuhkan ruang komunikasi yang bebas dari intimidasi dan pengawasan ilegal.

Namun, penyelesaian persoalan ini harus tetap berada dalam koridor hukum, bukan pembalasan politik. 

Kebenaran harus dibuka melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan melalui penghakiman di ruang publik. 

Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi momentum memperkuat supremasi hukum sekaligus memastikan tidak ada kekuasaan yang kebal dari pertanggungjawaban.

Patriotisme Prabowo

Di tengah prahara politik yang terjadi akhir-akhir ini, presiden menghadapi ujian kepemimpinan yang tidak mudah dihadapi. 

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan. 

Sebaliknya, dirinya perlu memerlihatkan jiwa patriot seorang negarawan yang mampu mengendalikan diri, membaca situasi secara jernih, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan politik maupun personal.

Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terseret dalam arus provokasi, tekanan, ataupun emosi yang mungkin dimainkan oleh berbagai elite politik. 

Dalam kondisi yang penuh kecurigaan, setiap pernyataan dan langkah presiden memiliki konsekuensi luas. 

Respons yang terlalu reaktif berisiko memperbesar ketegangan, memperburuk situasi, memperuncing perselisihan, bahkan menciptakan kesan bahwa persoalan hukum sedang diarahkan menjadi konflik kekuasaan. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian, ketenangan, dan kejelasan.

Sebagai seorang patriot, Prabowo seharusnya bisa membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan kelompok. 

Jika terdapat pelanggaran hukum, prosesnya perlu diserahkan kepada mekanisme penegakan hukum yang independen dan profesional. 

Presiden perlu memastikan tidak ada intervensi terhadap hukum yang sedang berjalan, tetapi pada saat yang sama juga tidak membiarkan proses hukum diperalat untuk menyerang pihak tertentu. 

Ketegasan semacam ini justru akan memperlihatkan bahwa negara berdiri di atas konstitusi, bukan di bawah kehendak individu.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah membaca kondisi masyarakat di akar rumput. Ketegangan elite politik sering kali tidak berhenti di lingkaran kekuasaan. 

Ia dapat merembet menjadi polarisasi sosial, saling curiga, pertentangan antarkelompok, hingga keretakan hubungan di tengah masyarakat. 

Kala informasi simpang siur dan narasi provokatif beredar tanpa kendali, masyarakat mudah terbelah dalam kubu-kubu yang saling berhadapan.

Demikian, Prabowo harus mengedepankan narasi penyejuk yang memperkuat integrasi bangsa. Komunikasi publik yang jernih, ajakan menahan diri, serta penegasan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum menjadi sangat penting. 

Pemerintah juga wajib memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat agar ruang publik tidak dikuasai spekulasi dan disinformasi.

Kepemimpinan seorang presiden pada akhirnya tidak diukur dari kemampuannya menghadapi lawan politik, melainkan dari kemampuannya menjaga bangsa tetap utuh-bermartabat saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. 

Prabowo juga dalam posisi harus menunjukkan kebesaran jiwa bahwa ia adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi kelompok pendukungnya. 

Kepala dingin, kebijaksanaan, dan keberanian pada akhirnya harus menjadi pilihan demi mengatasi situasi yang nyaris di luar kendali ini.

Penulis adalah founder Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)