PRESIDIUM FORMASI 08: Desak Polri Terapkan Pasal Makar terhadap Penyadap Presiden
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Presidium Forum Aktifis & Relawan Anti Makar Seluruh Indonesia yang di singkat FORMASI 08 mengecam keras segala bentuk tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai simbol negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Penyadapan terhadap Kepala Negara bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran privasi biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara yang memenuhi unsur pidana makar.
Secara kajian akademis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas merumuskan delik makar. Tindakan penyadapan terhadap Presiden menyentuh esensi Pasal 191 mengenai makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk menjalankan pemerintahan.
Lebih lanjut disampaikan oleh Presidium FORMASI 08, dimana potensi infiltrasi dan manipulasi data dari hasil sadapan tersebut terhubung langsung dengan Pasal 192 terkait makar terhadap NKRI serta Pasal 193 tentang makar untuk meniadakan atau mengubah bentuk pemerintahan. Penyadapan ilegal terhadap alat negara tertinggi merupakan perbuatan persiapan (voorbereidingshandelingen) dan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen) yang nyata dalam melumpuhkan otoritas negara, merusak stabilitas nasional, dan mengancam keselamatan konstitusi.
Analisis kritis menunjukkan bahwa penyadapan terhadap Presiden adalah serangan sistematis yang ditujukan untuk menyandera kebijakan nasional dan meruntuhkan marwah negara dari dalam. Oleh karena itu, kerangka hukum KUHP Baru harus diterapkan secara progresif dan berani guna menindak tegas para pelaku tanpa kompromi. Mengategorikan penyadapan Presiden sebagai delik makar adalah langkah hukum yang valid, tepat, dan proporsional demi menjaga keselamatan negara (salus populi suprema lex esto).
Presidium FORMASI 08 secara penuh dan berada di barisan terdepan mendukung Kapolri beserta jajaran kepolisian untuk membongkar tuntas serta mengumumkan otak pelaku dan aktor intelektual di balik aksi makar penyadapan ini. Integritas penegakan hukum diuji dalam kasus ini; Polri tidak boleh ragu menindak siapa pun yang terlibat.
Untuk itu, FORMASI 08 menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu melawan setiap upaya perintangan kedaulatan dan mengawal penegakan hukum demi tegaknya martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta, 11 November 2026
ATAS NAMA PRESIDIUM
FORUM AKTIVIS DAN RELAWAN ANTI MAKAR SELURUH INDONESIA - FORMASI 08)
1. BRAJA TOKOH BETAWI: Eki Pitung (Ketua Umum)
2. Relawan Indonesia Bersatu: Lisman Hasibuan (Ketua Umum)
3. BADAR BERSATU: Ahmad Fauzan (Ketua Umum)
4. GARUDA MAS: Samtidar Efendi Tomagola (Ketua Umum)
5. Kajian Strategi Indonesia: Dian Assafri (Ketua Umum)
6. Direktur Nasional Regu Gerak Cepat: Safrin Yusuf (Ketua Umum)
7. Santri Muda Nusantara (SAMUDRA): Sukarya Putra (Ketua Umum)
