Raldy Doy: Presiden Perlu Tata Ulang Kabinet, Benahi Hukum dan Birokrasi
JAKARTA - Pendiri Beranda Ruang Diskusi sekaligus praktisi media, Raldy Doy, menilai sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pemerintahan, mulai dari penataan ulang kabinet, perbaikan sistem hukum, hingga reformasi birokrasi di kementerian.
Menurut Raldy, langkah tersebut diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan mampu menjawab tantangan nasional yang semakin kompleks. Presiden perlu menempatkan figur-figur profesional yang memiliki kapasitas, integritas, serta semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
"Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan berjiwa nasionalis. Yang diperlukan adalah keberanian menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, dengan orientasi pengabdian kepada bangsa dan negara," demikian pandangan Raldy yang juga anggota Dewan Pakar PWI Pusat.
Raldy menilai pembenahan tersebut penting dilakukan pada sisa masa pemerintahan Prabowo. Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak perang internasional yang dapat mengganggu rantai pasok, perekonomian, dan ketahanan nasional.
Selain itu, kemungkinan munculnya kembali wabah penyakit berskala besar juga perlu diantisipasi. Pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan birokrasi, sistem kesehatan, koordinasi antarlembaga, dan ketahanan ekonomi menjadi faktor penting dalam menghadapi krisis.
Di sisi lain, dia menyampaikan pandangan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih melibatkan satuan pendidikan. Menurut Raldy, pengelolaan melalui masing-masing sekolah dengan tanggung jawab dan pengawasan komite sekolah dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kontrol, transparansi, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan peserta didik.
Baginya, pembenahan pemerintahan bukan sekadar mengganti pejabat, melainkan memastikan sistem bekerja, birokrasi melayani, hukum ditegakkan secara adil, dan program negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan banyaknya program yang diumumkan, melainkan sejauh mana negara hadir, melindungi rakyat, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat," tegasnya.
